REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah AS melonggarkan sejumlah pembatasan terhadap perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei, Senin (20/5). AS memberlakukan pembatasan pekan lalu.

Dilansir di Channel News Asia, Selasa (21/5), Departemen Perdagangan AS mengizinkan Huawei Technologies membeli produk buatan AS untuk menjaga jaringan mereka yang sudah ada dan menyediakan pembaruan piranti lunak terhadap perangkat Huawei yang sudah ada. Namun, perusahaan tersebut masih dilarang membeli suku cadang buatan AS dan komponen manufaktur produk baru tanpa lisensi persetujuan. Lisensi pun tampaknya tidak akan disetujui.

"Tujuannya membatasi dampak yang tidak diinginkan terhadap pihak ketiga yang menggunakan peralatan atau sistem Huawei. Tampaknya mereka mencoba mencegah pemadaman jaringan," ujar pengacara dari Washington Kevin Wolf yang juga mantan pejabat Departemen Perdagangan.

Huawei belum memberikan komentar mengenai pelonggaran tersebut. Kamis lalu, Departemen Perdagangan AS memasukkan Huawei dan 68 entitas lain dalam daftar hitam ekspor. Hal ini menjadikan perusahaan tersebut tidak bisa membeli barang buatan AS.

Reuters melaporkan Jumat lalu, departemen tersebut mempertimbangkan langkah sementara agar perusahaan dan pengguna Huawei bisa terus menggunakan perangkat mereka. Langkah departemen perdagangan berlaku hingga 19 Agustus.

Entitas yang dimasukkan dalam daftar hitam diyakini terlibat kegiatan yang mengancam keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri AS. Reuters melaporkan Google menangguhkan bisnis yang membutuhkan transfer piranti keras, piranti lunak, dan layanan teknis dengan Huawei, kecuali melalui lisensi open source. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika