REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara (Korut) dilaporkan terus mengecam Korea Selatan (Korsel) atas langkah-langkah yang dilakukan negara itu bersama dengan Amerika Serikat (AS). Diantaranya adalah dengan dilakukannya pembicaraan trilateral ke-11 di Ibu Kota Seoul antara Korsel, AS, dan Jepang.
Dalam sebuah situs propaganda Korut, Uriminzokkiri, dikatakan militer Korsel terus meningkatkan ketegangan dan merusak perdamaian di Semenanjung Korea. Tak hanya itu, militer Negeri Ginseng tersebut dinilai telah menentang keinginan rakyat Korea dan apa yang diminta oleh masyarakat internasional.
Latihan bersama antara Seoul dengan pasukan AS, serta pengenalan jet tempur F-35 juga menjadi diantara hal yang dikecam oleh situs propaganda Korut tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Uriminzokkiri menuntut agar militer Korsel harus berhenti berkoordinasi dengan pasukan asing karena itu hanya akan menghancurkan hubungan antar-Korea dan meningkatkan risiko perang.
Kritik yang datang dari situs propaganda Korut itu muncul hanya empat hari setelah Korsel mengumumkan akan menyumbang bantuan kemanusiaan. Korsel akan memberikan bantuan sebesar delapan juta dolar AS ang disalurkan melalui organisasi dan badan-badan internasional.
Meski demikian, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Korut mengenai rencana pengiriman bantuan dari Korsel tersebut. Sebelumnya, pemimpin negara terisolasi tersebut, Kim Jong-un pernah mengatakan bahwa perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dapat terwujud dengan sikap AS, yang menjadi sekutu Korsel.
Pernyataan Kim Jong-un dianggap sebagai tekanan terhadap AS karena kesepakatan dengan Korut mengenai upaya denuklirisasi tak kunjung tercapai. Dalam pertemuan antara dua pemimpin negara yang dilakukan di Ibu Kota Hanoi, Vietnam pada Februari lalu tidak tercapai kesepakatan oleh masing-masing pihak.
Kim Jong-un telah menyalahkan tidak tercapainya kesepakatan dalam pertemuan antara dirinya dan Presiden AS Donald Trump karena tuntutan sepihak Negeri Paman Sam. Sementara, tuntutan Korut yaitu agar dikuranginya sanksi internasional terhadap negara terisolasi tersebut tak dapat dipenuhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
