REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan hanya solusi politik yang dapat menjamin berakhirnya konflik Arab-Israel yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa. Pernyataannya muncul karena Amerika Serikat (AS) diprediksi akan menggunakan jalur ekonomi untuk memulihkan perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina.
Shtayyeh mengatakan Palestina tak akan menerima solusi ekonomi. “Masalah ekonomi harus menjadi hasil dari solusi politik karena rakyat dan kepemimpinan Palestina tidak hanya mencari peningkatan taraf hidup di bawah pendudukan (Israel)," ujarnya pada Senin (20/5), dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA.
“Setiap solusi politik untuk konflik di Palestina hanya akan datang melalui solusi politik yang bertujuan mengakhiri pendudukan dan realisasi hak-hak Palestina di negara yang independen, berdaulat, dan layak di perbatasan 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan hak kembalinya pengungsi berdasarkan resolusi PBB serta hukum internasional,” kata Shtayyeh.
Dia mengungkapkan, krisis ekonomi yang dihadapi Otoritas Palestina saat ini merupakan hasil dari perang finansial. Hal itu sengaja menargetkan negaranya untuk memeras kompromi politik. “Kami tidak menyerah pada pemerasan, kami juga tidak akan memperdagangkan hak nasional kami untuk uang,” ucapnya.
AS berencana menggelar konferensi ekonomi internasional di Bahrain pada Juni mendatang. AS dilaporkan akan merilis bagian pertama dari rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, pada acara tersebut.
Seorang pejabat senior di pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengungkapkan, konferensi di Bahrain akan mempertemukan para pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis dalam rangka memulai kembali bagian ekonomi dari rencana perdamaian. Proposal untuk menyelesaikan masalah politik yang pelik antara Israel dan Palestina akan turut didiskusikan.
Dalam bagian ekonomi, AS disebut akan mendorong investasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. “Kami pikir ini adalah kesempatan untuk mengambil rencana ekonomi yang telah kami kerjakan untuk waktu yang lama dan mempresentasikannya di wilayah tersebut,” kata pejabat itu..
Dia mengatakan, konferensi akan menunjukkan kepada rakyat Palestina, khususnya warga Gaza dan Hamas, bahwa ada negara-negara donor di seluruh dunia yang bersedia datang dan melakukan investasi. “Rencana ekonomi memiliki pendekatan komprehensif yang akan memungkinkan Palestina meningkatkan standar hidup,” ujarnya.
Pemerintahan Trump telah mengatakan akan merilis rencana perdamaian Timur Tengah atau dikenal dengan istilah “Deal of the Century” seusai bulan suci Ramadan. Namun telah muncul dugaan bahwa rencana perdamaian AS tak mencantumkan kemerdekaan Palestina.
Hal itu diperkuat dengan laporan the Washington Post, bulan lalu. Beberapa pejabat AS yang dikutip Washington Post mengatakan bahwa dalam rencana perdamaiannya, pemerintahan Trump hanya akan mencantumkan tentang perbaikan kondisi hidup rakyat Palestina.
Sebagai pengganti kemerdekaan, AS disebut akan melakukan investasi dan sumbangan senilai puluhan miliar dolar untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Yordania, juga akan menikmati aliran dana dari Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika