REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Badan pengungsi PBB dalam pedoman terbaru menyatakan, warga Venezuela yang melarikan diri dari krisis yang memburuk di negara mereka layak mendapat perlindungan sebagai pengungsi, Selasa (21/5).

"Itu sangat penting membuat situasi di Venezuela tidak ada deportasi, pengusiran, atau pemulangan paksa," kata juru bicara UNHCR, Liz Throssell, pada jumpa pers, Selasa (21/5).

PBB mendesak negara-negara lain untuk tidak mendeportasi atau memaksa mereka kembali. Sekitar 3,7 juta orang telah meninggalkan Venezuela, mayoritas dari 2015.

Puluhan ribu rakyat Venezuela telah melarikan diri dari pergolakan politik, dan ekonomi di negara mereka melalui Pacaraima, yang merupakan satu-satunya jalan melintasi Brasil.

Kedatangan migran juga menjadi masalah bagi Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. Menurut Bank Dunia, sebagian besar orang yang telah meninggalkan Venezuela dilakukan melalui tetangganya di sebelah barat Kolombia. 

Sementara Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan sanksi yang dirancang untuk menghentikan penjualan minyak Venezuela, yang merupakan kehidupan utama pemerintah di Caracas. Sebagian besar wilayah Venezuela juga tanpa listrik yang berlangsung lima hari. Dalam pemadaman listrik, pemerintah Venezuela menyebut ini sebagai sabotase yang didukung oleh AS.

Venezuela berada dalam kondisi krisis ekonomi akut yang telah membuat kebangkitan pemimpin oposisi, Juan Guaido. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari lalu. Lebih dari 50 negara, yang dipimpin oleh AS telah mendukungnya sebagai presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika