REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Politisi-politisi pro-Brexit menolak Undang-undang Kesepakatan Penarikan (WAB) yang diajukan pemerintah Perdana Inggris Menteri Theresa May. Legislasi itu akan mengimplementasi hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.
"Kami diminta untuk melakukan pemungutan suara dalam bea cukai dan referendum kedua, Undang-Undang ini jelas bertentangan dengan manifesto kami dan saya tidak akan memilihnya, kami bisa dan harus lebih baik lagi, dan menjalankan apa yang sudah rakyat pilih," kata mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson yang sangat pro-Brexit, Rabu (22/5).
Dengan perbandingan suara 52-48 persen rakyat Inggris sudah menyatakan ingin keluar dari Uni Eropa pada referendum 2016 lalu. Tapi sampai saat ini politisi-politisi Inggris belum menyepakati kapan, bagaimana, dan apakah Brexit benar-benar dilakukan atau tidak.
Sebelum masa jabatannya selesai WAB menjadi kesempatan terakhir bagi May untuk mendapatkan dukungan dari parlemen. Pada hari Selasa (21/5) lalu ia meminta legislator Inggris untuk mendukung kesepakatannya.
Ia membujuk mereka dengan memberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara atas referendum kedua, serta membuat perjanjian perdagangan yang lebih dekat lagi dengan Eropa melalui inisiatif.
Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn juga sudah mengatakan tidak bisa mendukung WAB. Menurutnya tawaran May 'pengulangan posisi pemerintah' dalam pembicaraan dengan partainya yang berakhir pada pekan lalu.
"Ini sangat terlalu lemah, ini tidak menawarkan sesuatu yang baru atau yang tegas," kata juru bicara Partai Buruh bidang Brexit Kier Starer.
Starer mengatakan sudah jelas May akan kembali kalah lagi. Menurut lebih baik dengan jujur perdana menteri mengakui ia kalah. Sebab, jelas menurut Starer, Brexit sudah salah arah.
May sudah meminta Corbyn untuk mendukung kesepakatan Brexit yang terbaru. Melalui suratnya ke Corbyn yang bertanggal 21 Mei, May mengatakan ia sudah bersedia untuk berkompromi maka Corbyn juga harus mau berkompromi.
"Hari saya sudah menunjukan saya berniat untuk berkompromi dalam menjalankan Brexit untuk rakyat Inggris," tulis May.
Surat itu berisi tentang Undang-undang Kesepakatan Penarikan (WAB) yang dikirimkan May kepada parlemen. Undang-undang yang akan mengimplementasikan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.
"WAB menjadi kesempatan kami untuk melakukannya jadi saya meminta Anda juga berkompromi jadi kami bisa menjalankan apa yang kedua partai janjikan dalam manifesto dan memperbaiki kepercayaan pada politik," kata May.
Ikuti Whatsapp Channel Republika