REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Ribuan warga Israel memprotes langkah-langkah legislatif yang dapat memberikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kekebalan hukum dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung, Sabtu (25/5).
Demonstrasi di Tel Aviv dihadiri oleh hampir semua partai oposisi, sebuah pertunjukan persatuan yang langka untuk sistem politik Israel yang terpecah. Polisi tidak mengatakan berapa banyak orang yang hadir.
Seorang fotografer Reuters memperkirakan sekitar 20 ribu orang hadir. Sementara panitia menyebutkan angkanya mencapai 80 ribu orang.
Salah satu pemimpin partai oposisi utama, Blue and White, Yair Lapid mengatakan pada Sabtu di demonstrasi, Netanyahu sedang berusaha menghancurkan Mahkamah Agung untuk mencegah keluar dari penjara. "Dia menghancurkan negara itu. Kami tidak akan membiarkannya," kata Lapid
Netanyahu memenangkan masa jabatan kelima pada April, meskipun ada pengumuman oleh jaksa agung Israel pada Februari yang menuduhnya melakukan penipuan, dan penyuapan. Netanyahu merupakan tersangka dalam tiga kasus korupsi.
Netanyahu membantah melakukan kesalahan, menyebut tuduhan itu ada motif politik. Pemimpin sayap kanan menyatakan dengan mandat publik yang diperbarui untuk memerintah, dia tidak memiliki rencana mengundurkan diri, bahkan jika dituntut.
Perdana menteri tidak memiliki kewajiban hukum untuk mundur jika didakwa. Namun, loyalis Netanyahu di partai Likud telah berjanji mencari kekebalan parlementer dari penuntutan saat ia menjabat.
Menghadapi tantangan hukum, mereka juga telah mengadvokasi undang-undang yang akan membatalkan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kekebalan. Sejak pemilihan, Netanyahu memang belum mengatakan apakah dia akan mencari kekebalan.
Pada 13 Mei, Netanyahu mengatakan di Twitter kebijakannya selalu untuk mempertahankan Mahkamah Agung yang kuat dan independen. Akan tetapi perubahan diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan antara cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif Israel.
Oposisi menggambarkan upaya untuk melindungi Netanyahu atau membatasi pengadilan tertinggi Israel sebagai ancaman terhadap demokrasi Israel. Netanyahu sedang mencoba membentuk koalisi baru dengan partai-partai sayap kanan, ultranasionalis dan agama. Ini akan memberinya kontrol atas 65 dari 120 kursi di parlemen yang telah dilantik.
Sebagian besar pihak yang diharapkan untuk bergabung dengan koalisinya telah menyatakan dukungannya untuk memberikan kekebalan kepada Netanyahu dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung. Namun, Netanyahu hanya memiliki waktu hingga Rabu untuk menghasilkan pemerintahan dan dia belum mendapatkan kesepakatan dengan pihak mana pun. Negosiasi menemui jalan buntu pekan ini ketika faksi gagal menyepakati undang-undang wajib militer baru untuk militer Israel.
Menurut hukum Israel, jika Netanyahu gagal membentuk pemerintahan pada 29 Mei, presiden dapat meminta anggota legislatif Knesset lain untuk mencobanya. Tidak ada partai politik yang pernah memenangkan mayoritas langsung di Knesset Israel. Pembicaraan koalisi sering berlarut-larut dengan kesepakatan yang ditandatangani pada menit terakhir. Netanyahu akan menghadiri sidang pra-persidangan atas tuduhan korupsi dengan jaksa agung, yang ditetapkan pada Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika