REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) kembali menyerang pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS). Kali ini Korut menyebut penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton 'amat bodoh'. Pernyataan itu datang setelah Bolton mengatakan uji coba misil yang dilakukan Korut melanggar resolusi PBB.
Kantor berita Korut KCNA mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka yang mengatakan menghentikan uji coba misil berarti mengorbankan hak Korut untuk mempertahankan diri. Pekan lalu Bolton mengatakan ujicoba misil Korut baru-baru ini 'tidak diragukan lagi' melanggar resolusi PBB.
Bolton memang kerap menjadi incaran kritik Korut. Juru bicara kementerian luar negeri Korut menambahkan Bolton lebih banyak bekerja untuk menghancurkan kedamaian dan keamanan dibandingkan menjaganya.
"Bolton mengambil isu latihan militer yang biasa dilakukan angkatan bersenjata kami sebagai pelanggaran 'resolusi' Dewan Keamanan PBB, ini sangat bodoh," kata juru bicara itu seperti dikutip KCNA, Senin (27/5).
Pada awal bulan Mei, angkatan bersenjata Korut menggelar uji coba sejumlah roket dan misil. Hal itu termasuk beberapa peluru kendali yang menurut para ahli dapat digunakan untuk menyerang pertahanan Korea Selatan dan Amerika.
Misil itu terbang dengan lintasan yang rata dan rendah, yang membuat beberapa pejabat Korsel mempertanyakan apakah senjata itu harus dikategorikan sebagai 'misil balistik' atau tidak. Karena itu, tampaknya uji coba tersebut melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut.
Gedung Putih tidak melihat uji coba tersebut sebagai ancaman. Presiden AS Donald Trump mengatakan misil yang diuji coba misil jarak pendek dan karena itu tidak melanggar perjanjiannya dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un.
Tapi beberapa pihak termasuk pemerintah Jepang dan penasihat keamanan nasionalnya Bolton mengatakan ujicoba tersebut melanggar resolusi PBB. KCNA mengeluarkan pernyataan yang mengatakan 'apa pun yang diluncurkan pasti terbang di atas lintasan balistik'.
"Menuntut larangan peluncuran apa pun yang menggunakan teknologi balistik, dibandingkan berbicara tentang jarak, sama dengan mengatakan kami harus melepaskan kedaulatan kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut.
Pyongyang tidak pernah mengakui legalitas resolusi yang melarang pengembangan dan uji coba rudal balistik. "Seperti yang sudah kami tunjukan beberapa kali, kami tidak pernah menerima atau terikat dengan hal-hal yang sepenuhnya tidak sah dan jahat yang menyakal hak negara kami untuk bertahan dan berkembang," kata juru bicara itu.
Juru bicara tersebut mengatakan di AS Bolton dikenal sebagai 'orang fanatik perang yang membisiki perang ke telinga presiden'. Pada tahun lalu, Kim mengatakan kekuatan nuklirnya sudah lengkap dan tidak akan melakukan uji coba senjata nuklir atau misil balistik jarak jauh.
Sejak tahun lalu Kim sudah bertemu dengan Trump dua kali untuk membahas senjata nuklir yang dimiliki Korut. Tapi proses denuklirisasi Semenanjung Korea itu berjalan mengalami kebuntuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
