REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Dua partai politik Thailand bertemu para pemimpin parta pro-militer untuk membahas kemungkinan mempertahankan kepala junta militer Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri. Pertemuan ini disebut akan menjadi kendala bagi upaya koalisi oposisi untuk menghalangi anggota junta mempertahankan dominasi pemerintahan.

Partai Demokrat dan Bhumjaithai bertemu dengan koalisi formal oleh Palang Pracharat, yang merupakan partai pro-militer yang dibentuk pada tahun lalu oleh Kabinet junta. Kursi kedua partai tersebut akan memberikan koalisi pro militer di Dewan Perwakilan. Partai Demokrat merupakan partai tertua Thailand bertemu dengan para pemimpin Palang Pracharat pada Senin (27/5) pagi. Bhumjaithai bertemu pada sore hari.

"Kami percaya diri, tetapi kami membutuhkan semua komitmen dari mitra koalisi," kata Pemimpin Palang Pracharat, Uttama Savanayana, sebelum pertemuan dengan Partai Demokrat.

Salah satu anggota dewan dari Palang Pracharat, Puttipong Punnakanta mengatakan kepada Reuters pada Ahad (26/5) lalu, bahwa partai yang memperoleh jumlah kursi terbesar kedua dalam pemilihan umum pada 24 Maret lalu akan membuat kesepakatan dengan partainya. "Sudah pasti kami akan membentuk pemerintahan koalisi, dengan setidaknya 251 kursi dan lebih. Kita akan melihat Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri bulan depan," kata Pracharat.

Oposisi Partai Pheu Thai memenangkan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan yang beranggotakan 500 orang. Namun koalisinya, yakni Front Demokratik tidak mendapatkan kursi mayoritas ketika hasil akhir diumumkan.

Front Demokratik menyatakan, Komisi Pemilihan Umum mengubah formula alokasi kursi setelah pemumgutan suara. Sehingga, memberikan kursi kepada 11 partai kecil dengan mengorbankan mayoritas oposisi yang diproyeksikan dalam formula yang lama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika