REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seluruh program senjata nuklir Korea Utara dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Selasa (28/5), terkait kabar peluncuran rudal baru-baru ini oleh Pyongyang.

“Saya pikir seluruh program senjata pemusnah massal Korea Utara itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi apa yang difokuskan AS di sini adalah dalam upaya untuk menegosiasikan kesepakatan damai untuk program senjata pemusnah massal Korea Utara," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Selasa (28/5).

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton. Keduanya saling berseberangan soal apakah peluncuran rudal Korea Utara pada bulan ini telah melanggar resolusi DK-PBB.

Bolton menegaskan, peluncuran tersebut telah melanggar resolusi DK-PBB karena senjata yang diuji coba adalah rudal balistik jarak pendek.

Sementara, Ortagus yang mencoba menjembatani dua pandangan berbeda itu mengatakan, pihaknya belum mengumumkan apakah peluncuran itu melibatkan rudal balistik.

Saat kunjungan ke Jepang pada Senin lalu, Trump menyinggung pandangan Bolton dan mengatakan dia tidak setuju dengannya.

"Orang-orang saya berpikir itu bisa menjadi pelanggaran ... Saya melihatnya secara berbeda," kata Trump, menambahkan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mungkin ingin "mendapatkan perhatian."

Adapun otoritas Korea Utara dalam sebuah pernyataan pada Senin lalu mengecam Bolton. Penasihat keamanan AS itu disebutnya sebagai "lebih dari naif" dan menyampaikan, tes rudal akan menimbulkan bekas. "Apa pun yang diluncurkan pasti akan terbang menggambar lintasan balistik" demikian dikutip dari pernyataan otoritas Korea Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika