REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan menyatakan Cina harus sungguh-sungguh menyesali tindakan berdarah terhadap para demonstran pro-demokrasi di sekitar Lapangan Tiananmen tiga dekade lalu. "Cina harus sungguh-sungguh menyesali insiden 4 Juni dan secara proaktif mendorong reformasi demokrasi," kata Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam sebuah pernyataan yang kemungkinan akan membuat marah Cina, Senin (3/6).
Selasa (4/6) menandai 30 tahun sejak pasukan Cina melepaskan tembakan untuk mengakhiri kerusuhan yang dipimpin mahasiswa. Otoritas Cina melarang peringatan publik atas peristiwa itu dan tidak pernah merilis jumlah korban tewas sepenuhnya. Menurut perkiraan dari kelompok hak asasi manusia dan saksi, jumlah korban berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa.
"Kami sungguh-sungguh menegur pemerintah Cina untuk menghadapi kesalahan sejarah dan dengan tulus meminta maaf sesegera mungkin," ucap Dewan tersebut.
Dewan mengatakan Cina berbohong untuk menutupi peristiwa 1989 dan mendistorsi kebenaran. Meskipun tidak ada tanggapan langsung dari Beijing, tabloid yang dibaca secara luas, Global Times, menyatakan dalam sebuah editorial di situs edisi bahasa Inggrisnya terkait dengan peristiwa 4 Juni.
"Hanya menimpa Cina sekali, insiden itu belum menjadi mimpi buruk jangka panjang bagi negara," sebut surat kabar itu, yang diterbitkan oleh People's Daily, surat kabar resmi Komite Sentral Partai Komunis.
"Ini telah menjadi peristiwa sejarah yang pudar, bukan keterjeratan yang sebenarnya," tambahnya, mengecam para pembangkang dan orang-orang di luar negeri yang terus membicarakannya.
"Namun, semua suara ini tidak akan berdampak nyata pada masyarakat Tiongkok. Tindakan kekuatan eksternal benar-benar sia-sia," ungkap surat kabar itu. Namun versi koran berbahasa Mandarin tidak memuat tajuk rencana itu.
Taiwan yang demokratis cenderung menggunakan peringatan Tiananmen untuk mengkritik Cina. Taiwan menyerukan agar Cina menghadapi apa yang dilakukannya. Sementara Cina menyebut Taiwan yang memerintah sendiri akan diambil kembali dengan paksa jika diperlukan.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, 4 Juni 1989 merupakan titik balik bersejarah bagi Cina, yang sejak itu mengambil jalan berbeda untuk pembangunan demokrasi. "Sangat disayangkan, meskipun Cina telah membuat kemajuan dalam pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, hak asasi manusia dan kebebasannya masih sangat tertindas," katanya dalam sebuah pertemuan dengan para aktivis hak luar negeri.
"Kami juga sangat peduli tentang perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Cina daratan, dan berharap Cina bisa berjalan ke arah itu," katanya seperti dikutip dalam pernyataan dari Kantor Kepresidenan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
