REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Para pejabat Amerika Serikat (AS) akan melakukan langkah diplomatik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Namun, para ahli mengungkapkan pendapat skeptis terhadap peluang pemerintahan Trump untuk sukses.
Di sisi lain, kepemimpinan Palestina telah menolak segala hal yang berkaitan dengan AS sejak Trump memutuskan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yarussalem pada 2017 lalu, dan mengakui Yarussalem sebagai ibu kota Israel. Saat ditanya mengenai tanggapannya atas penolakan Palestina dan krisis kepercayaan atas rencana diplomatik dua negara itu, Penasehat Senior Presiden Amerika Serikat, Jared Kushner mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan kepercayaan, namun dia yakin rakyat Palestina mampu menilai tujuan dari rencana diplomatiknya ini.
"Saya di sini bukan untuk dipercaya. Tapi saya yakin rakyat Palestina akan menilai rencana itu berdasarkan apakah mereka pikir ini akan memungkinkan mereka untuk memiliki jalan menuju kehidupan yang lebih baik atau tidak," kata Kushner melalui wawancara yang dilansir Aljazirah, Senin (3/6).
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyampaikan penilaiannya tentang prospek rencana itu dalam pertemuan tertutup dengan para pemimpin Yahudi pekan lalu. Dalam pernyataannya pada Ahad (3/6) itu, Pompeo menyuarakan keraguannya atas prospek rencana Kushner.
"Orang mungkin berpendapat itu tidak dapat dieksekusi, dan mungkin tidak mendapatkan daya tarik," kata Pompeo, Senin (3/6).
"Kami melakukan yang terbaik untuk membantu Timur Tengah mendapatkan rencana perdamaian," kata Trump kepada wartawan ketika ditanya tentang rekaman Pompeo.
"Saya mengerti mengapa [Pompeo] mengatakan itu. Kebanyakan orang akan mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Tapi saya pikir itu bisa dilakukan," sambung Trump.
Rencana diplomatik dua negara ini, telah disusun Kushner selama dua tahun. Namun terus mendapatkan pemboikotan, karena Palestina dan beberapa pejabat Arab menganggap bahwa rencana tersebut memihak Israel dan menghalangi keinginan Palestina untuk membentuk negara sendiri.
"Saya pikir mereka (Palestina) harus memiliki penentuan nasib sendiri. Jika Anda mengatakan 'dua negara', itu berarti satu hal bagi Israel, itu berarti satu hal bagi Palestina," kata Kushner.
Meski begitu, Kushner menolak menjelaskan secara eksplisit rencana diplomatik tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa bagian dari rencana itu diharapkan akan diluncurkan pada konferensi investasi yang disponsori AS di Bahrain bulan ini. Namun, otoritas Palestina dikabarkan tidak akan menghadiri acara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika