Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Militer Sudan Tutup Rumah Sakit di Tengah Gejolak Sipil

Senin 10 Jun 2019 08:00 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Reiny Dwinanda

Pasukan keamanan Sudan menggiring warga sipil di Khartoum, Sudan, Senin (3/6). Pasukan keamanan Sudan membubarkan paksa kamp pemrotes.

Pasukan keamanan Sudan menggiring warga sipil di Khartoum, Sudan, Senin (3/6). Pasukan keamanan Sudan membubarkan paksa kamp pemrotes.

Foto: AP Photo via AP video
Setidaknya 11 rumah sakit telah ditutup menyusul pembangkangan sipil di Sudan.

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pihak berwenang Sudan telah menutup sebagian besar rumah sakit umum dan swasta di Ibu Kota Khartoum di tengah gerakan pembangkangan sipil yang sedang berlangsung. Hal ini disampaikan asosiasi dokter Sudan pada Ahad (10/6) waktu setempat.

Dilansir Anadolu Agency, Senin (10/6), Komite Pusat Dokter Sudan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa setidaknya 11 rumah sakit telah ditutup. Para pemrotes Sudan memulai kampanye pembangkangan sipil nasional pada hari Ahad (9/6) sebagai bagian dari tekanan terhadap dewan militer yang berkuasa.

Baca Juga

"Gerakan pembangkangan sipil akan dimulai Ahad (9/6) dan berakhir hanya ketika pemerintah sipil mengumumkan dirinya berkuasa di televisi pemerintah," demikan pernyataan Asosiasi Profesional Sudan (SPA) seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Ahad (9/6).

Gerakan pembangkangan sipil dilakukan untuk mendesak militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Sementara itu, Dewan Transisi Militer (TMC) Sudan mengerahkan langkah-langkah serupa awal pekan ini untuk mencegah perawatan medis kepada para pengunjuk rasa yang terluka setelah tindakan keras militer yang menewaskan 118 orang.

Sudan terus bergejolak sejak 11 April, ketika militer menggulingkan Presiden Omar al-Bashir setelah rakyat menggelar protes selama berbulan-bulan untuk mendesaknya mengakhiri rezim yang telah 30 tahun memerintah. Menyusul langkah itu, dewan militer sekarang mengawasi "masa transisi" dua tahun dan berjanji untuk mengadakan pemilihan presiden yang bebas. Namun, para demonstran tetap berada di jalan untuk menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan sedini mungkin kepada otoritas sipil.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA