REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Cina Xi Jinping mencapai konsensus tentang 'masalah penting,'. Keduanya setuju untuk membangun hubungan persahabatan negara mereka terlepas dari apa pun situasi internasional.
Xi meninggalkan ibukota Korea Utara Pyongyang pada Jumat (21/6) setelah kunjungan dua hari. Ini adalah kunjungan yang pertama oleh seorang pemimpin Cina dalam tempo 14 tahun. Kantor berita milik pemerintah Korut, KCNA, mengeluarkan laporan hasil kunjungan pada Sabtu (22/6).
Cina adalah satu-satunya sekutu besar Korea Utara. Kunjungan Xi bertujuan untuk memperkuat negara yang terisolasi itu terhadap tekanan dari sanksi PBB atas program nuklir dan misilnya. Selain itu juga menghentikan pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat.
Kunjungan itu dilakukan seminggu sebelum Xi dan Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu pada pertemuan G20 di Osaka, Jepang, di tengah sengketa perdagangan yang telah mengguncang pasar keuangan global.
KCNA melaporkan bahwa selama makan siang pada hari terakhir kunjungan Xi, para pemimpin membahas rencana untuk memperkuat kolaborasi, serta kebijakan internal dan eksternal utama negara mereka. Mereka juga bertukar pandangan tentang isu-isu domestik dan internasional yang menjadi perhatian bersama.
Editorial di China Daily pada hari Sabtu memperingatkan bahwa kunjungan singkat Xi ke Pyongyang tidak akan menyelesaikan semua masalah di kawasan itu. Namun janji untuk membantu mengembangkan ekonomi Korut adalah cara yang tepat untuk maju.
“Dunia mungkin berharap bahwa pemimpin Cina memiliki sentuhan ajaib yang dapat mengubah batu menjadi emas, tetapi tidak realistis untuk mengharapkan bahwa Xi dapat menyelesaikan semua masalah semenanjung dengan kunjungan dua hari. Bahkan jika Beijing selalu menjadi mitra yang paling penting yang dapat diandalkan dan perhatian ke Pyongyang," katanya.
"Namun Xi telah menyentuh batu yang tepat dengan berfokus pada kerja sama ekonomi untuk membantu membawa Korut dari kedinginan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika