Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

PBB Minta Venezuela Bebaskan Tahanan Politik

Sabtu 22 Jun 2019 18:40 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Yudha Manggala P Putra

Nicolas Maduro

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM meminta itu di akhir kunjungan ke Venezuela.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, Jumat (21/6), meminta Venezuela membebaskan para tahanan yang dipenjara karena alasan politik. Ia mengatakan negara itu menghadapi situasi kemanusiaan yang serius.

Komentarnya datang pada akhir kunjungan tiga hari ke negara itu atas undangan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Presiden yang menghadapi tuduhan, dengan menindak lawan-lawan politik di tengah maraknya inflasi tinggi, dan kekurangan barang-barang kebutuhan pokok.

"Saya menyerukan pihak berwenang untuk membebaskan semua orang yang ditahan atau dirampas kebebasannya karena menggunakan hak-hak sipil mereka secara damai," kata Bachelet, merujuk pada ratusan lawan pemerintah Maduro yang saat ini dipenjara, dilansir dari Aljazirah, Sabtu (22/6).

Kepala Hak Asasi Manusia bertemu dengan kerabat para tahanan ini, yang banyak diantaranya dituduh berkonspirasi untuk menggulingkan pemerintah. Dia juga berbicara dengan kerabat orang yang meninggal selama protes anti-Maduro 2017.

Kelompok-kelompok hak asasi telah mendorong Bachelet untuk mengangkat masalah 715 orang yang telah dipenjara karena alasan politik. Jumlah tersebut merupakan klaim yang ditolak pemerintah Maduro.

Sementara itu, Maduro mengatakan dia akan menghormati rekomendasi yang dibuat oleh Bachelet, seorang mantan presiden Chili.

"Kami telah mengambil langkah pertama menuju hubungan yang lebih lancar dan lebih kooperatif pada hak asasi manusia rakyat Venezuela," kata Maduro, yang berterima kasih kepada Bachelet karena telah menanggapi undangan pemerintah.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengandalkan saya, sebagai presiden, untuk menerima saran, rekomendasi, dan usulnya dengan serius," kata Maduro, seraya menambahkan bahwa orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia akan dituntut.

Bachelet juga mengatakan dia telah menunjuk delegasi untuk tetap berada di negara itu dengan mandat untuk memberikan bantuan dan saran teknis. Namun menurutnya juga penting, untuk terus memantau situasi hak asasi manusia di seluruh Venezuela.

Kunjungan komisioner tinggi itu terjadi di tengah krisis ekonomi dan politik yang sedang berlangsung di negara itu. Krisis yang menurut PBB telah menyebabkan sekitar empat juta warga Venezuela mengungsi dari 2015 di tengah kekacauan layanan pemerintah dan kekurangan makanan.

Bachelet sebelumnya mengkritik tanggapan pemerintah terhadap krisis, dan menyerukan Caracas untuk menghormati hak dasar semua orang untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.

Namun pemerintah Maduro yang mengundangnya ke Venezuela, mengatakan kunjungan itu akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap hak asasi manusia. Selain itu juga melihat dampak negatif dari sanksi yang mencegahnya menjual minyak. Beberapa analis percaya kunjungannya positif bagi negara.

"Salah satu masalah utama di Venezuela berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia," ucap seorang profesor dan peneliti di think-tank Observatory Venezuela di Universitas El Rosario, Ronal Rodriguez.

"Fakta bahwa komisaris tinggi mengunjungi negara itu penting, terutama karena, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengabaikan kemunduran dalam masalah ini," kata dia.

Bachelet diperkirakan akan menyerahkan laporan kepada Dewan HAM PBB bulan depan. Bachelet juga kritis terhadap sanksi Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap Maduro, Ini meningkatkan kekhawatiran bahwa pembatasan perdagangan dengan Venezuela dapat berdampak negatif bagi populasi umum di negara, di mana 96 persen anggarannya didasarkan pada minyak.

Selama kunjungannya, Bachelet juga bertemu dengan pemimpin oposisi Juan Guaido. Pemimpin yang diakui sebagai presiden sementara Venezuela oleh sekitar 50 negara, termasuk AS.

Dia menyerukan dialog antara pemerintah dan oposisi Guaido dan berbicara untuk mendukung upaya Norwegia untuk menengahi pembicaraan. Delegasi dari kedua belah pihak bertemu di sana untuk pertama kalinya pada Mei, tetapi dari sana kemajuan telah terhenti.

"Nasib lebih dari 30 juta rakyat Venezuela terletak pada kemauan dan kemampuan para pemimpin mereka untuk menempatkan hak asasi manusia di atas ambisi politik atau ideologis pribadi," kata Bachelet.

"Saya mengerti bahwa ada yang skeptis bahwa perundingan semacam ini akan membuahkan hasil, tetapi situasi serius di negara itu menuntut para pemimpin mencobanya," ujar Bachelet.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA