REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India menolak laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) tentang kebebasan beragama. Washington menyebut bahwa New Delhi tak mampu mengekang serangan kekerasan terhadap minoritas Muslim di negara tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Raveesh Kumar mengatakan konstitusi negaranya menjamin hak-hak dasar dan kebebasan beragama semua warganya, termasuk komunitas minoritas Muslim yang populasinya mencapai 14 persen dari total penduduk India.
“Kami tidak melihat locus stan di (kedudukan hukum) untuk entitas asing yang menyatakan status hak warga negara kami yang dilindungi secara konstitusional,” ujarnya pada Ahad (23/6).
Oleh sebab itu India tak terlalu menghiraukan laporan yang dirilis Departemen Luar Negeri AS tentang kebebasan beragama. India bangga dengan kepercayaan sekulernya, statusnya sebagai (negara) demokrasi terbesar dan masyarakat majemuk dengan komitmen jangka panjang terhadap toleransi.
Dalam laporan yang dirilis pada Jumat (21/6) lalu, AS menyebut bahwa beberapa pejabat senior dari partai Perdana Menteri India Narendra Modi, yakni Bharatiya Janata Party (BJP) telah membuat pidato yang bersifat menghasut terhadap pemeluk agama minoritas di negara itu tahun lalu.
Ia juga mencatat laporan-laporan oleh organisasi non-pemerintah yang mengklaim bahwa Pemerintah India terkadang gagal menindak serangan massa terhadap pemeluk agama minoritas.
Departemen Luar Negeri AS turut memeriksa serangan terhadap pemeluk agama minorirtas sepanjang 2018. “Serangan gerombolan oleh kelompok Hindu ekstremis yang kejam terhadap komunitas minoritas, terutama Muslim, berlanjut sepanjang tahun di tengah rumor bahwa para korban telah berdagang atau membunuh sapi untuk dagingya,” katanya laporan itu.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dijadwalkan mengunjungi India pada Selasa (25/6) mendatang. Belum diketahui apakah laporan Departemen Luar Negeri AS tentang praktik kebebasan beragama di India akan mengganggu kunjugannya ke negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
