REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Para pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara menyerukan untuk menahan diri dalam sengketa Laut Cina Selatan. Mereka juga kembali memperingatkan dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina.
"Angin proteksionisme yang menghantam sistem multilateral mengingatkan kami bahwa kami harus saling menguatkan satu sama lain," ujar Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha membuka pertemuan tahun ini di Bangkok, Ahad (23/6).
Ia menyerukan persatuan negara-negara di kawasan dan mendorong blok tersebut untuk menyimpulkan pakta perdagangan bebas dengan Cina dan lima negara Asia-Pasifik lainnya guna menghindari dampak dari konflik dagang AS-Cina.
AS yang kini lebih mendorong kesepakatan-kesepakatan bilateral dibandingkan multilateral tidak termasuk dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Menurut Prayuth RCEP akan mencakup kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia.
Pejabat-pejabat dari Singapura, Thailand, Indonesia dan Vietnam akan menghadiri pertemuan G-20 di Jepang pada bulan ini. Trump dan Presiden Cina Xi Jinping diperkirakan akan bertemu dan ASEAN akan mengungkapkan keprihatinan mereka di sana. "ASEAN berharap akan akan pembicaraan yang mengarah pada pelonggaran dan penyelesaian masalah karena berdampak pada banyak negara," kata Prayuth.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan konflik dagang antara AS dan Cina 'menciptakan ketidakpastian'. Hal ini menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menghambat proses integrasi ekonomi yang sedang berlangsung.
"AS dan Cina harus mengambil jalan bebas hambatan dan menyelesaikan perbedaan mereka sebelum situasinya diluar kendali," kata Duterte.
Duterte juga mengatakan ia akan mengangkat isu Laut Cina Selatan setelah sebuah kapal nelayan Filipina yang membawa 22 awak tenggelam karena ditabrak kapal Cina di Laut China Selatan. Insiden pada 9 Juni itu memicu kemarahan dan kecaman Filipina. Awak kapal Filipina diselamatkan kapal Vietnam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika