Thursday, 21 Zulhijjah 1440 / 22 August 2019

Thursday, 21 Zulhijjah 1440 / 22 August 2019

Rencana Perdamaian dari AS Sulit, Kecuali Palestina Setuju

Senin 24 Jun 2019 20:45 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Israr Itah

Adel Al-Jubeir

Adel Al-Jubeir

Foto: EPA/Martin Simon
Pemerintah AS meluncurkan rencana perdamaian ekonomi yang akan disajikan di Bahrain.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Menteri Negara Urusan Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menilai negara-negara Arab akan susah mendukung solusi perdamaian ekonomi AS, kecuali Palestina setuju dengannya. Menurut dia, rencana perdamaian ekonomi ini dapat bermanfaat bagi Palestina, tetapi hanya jika mereka menerimanya.

"Saya pikir apa pun yang memperbaiki situasi rakyat Palestina, itu harus disambut," kata al-Jubeir dalam laporan Reuters, dikutip Times of Israel, Senin (24/6).

Baca Juga

Al-Jubeir mengatakan, warga Palestina adalah orang-orang yang memiliki keputusan akhir dalam hal ini. "Karena ini adalah masalah mereka dan jadi apa pun yang diterima orang Palestina, saya yakin semua orang akan menerimanya," tambahnya.

Pemerintah AS meluncurkan rencana perdamaian ekonomi yang akan disajikan di Bahrain pada Selasa (25/6) dan Rabu (26/6) pekan ini. Rencana tersebut bertujuan untuk mengumpulkan lebih dari 50 miliar dolar untuk Palestina dan menciptakan satu juta pekerjaan untuk penduduknya dalam satu dekade.

Hamas dan Otoritas Nasional Palestina menentang konferensi ekonomi yang digelar di Bahrain itu. Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas meyakini konferensi Bahrain akan gagal.

"Kami yakin bahwa lokakarya di Manama tidak akan berhasil. Kami tidak akan menjadi budak atau pelayan untuk Greenblatt, Kushner, dan Friedman (perwakilan AS)," kata dia.

Abbas mengakui butuh dukungan ekonomi, uang dan bantuan. Tetapi bagi dia solusi terkait persoalan politik harus didahulukan, dan menurutnya, AS ingin mengubah masalah politik menjadi masalah ekonomi. "Bagi Amerika untuk mengubah seluruh penyebab dari masalah politik menjadi masalah ekonomi, kami tidak bisa menerima ini."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia akan mendengar rencana perdamaian AS secara adil dan terbuka. Netanyahu juga heran dengan Palestina karena menolak proposal AS soal rencana perdamaian ekonomi sebelum diluncurkan.

"Saya tidak bisa mengerti dengan orang-orang Palestina. Belum mendengar rencana (perdamaian ekonomi AS itu), mereka langsung menolaknya," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA