REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan negaranya akan berpartisipasi dalam konferensi ekonomi Peace for Prosperity yang dihelat Amerika Serikat (AS) di Manama, Bahrain pada Rabu (26/6). Menurutnya, tujuan delegasi Mesir ke sana adalah untuk mengevaluasi rencana perdamaian AS untuk konflik Israel-Palestina.
“Penting bagi Mesir untuk berpartisipasi untuk mendengarkan proposisi ini dan mengevaluasinya, tapi tidak dalam hal menyetujuinya,” ujar Shoukry pada Senin (24/6), dikutip laman Asharq Al-Awsat.
Mesir tampaknya tak mempersoalkan kritik yang dilayangkan Palestina karena menghadiri konferensi ekonomi AS di Bahrain. “Kami memiliki hak untuk mengevaluasinya, melihatnya, dan mengembangkan visi tentangnya, tapi keputusan akhir tentang hal itu kembali ke pemangku kepentingan utama, yakni Otoritas Palestina,” kata Shoukry.
Selain Mesir, Yordania dan Maroko dilaporkan akan turut mengutus delegasi ke konferensi ekonomi Bahrain. Pejabat Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) juga disebut akan menghadiri acara tersebut.
Dalam konferensi ekonomi di Bahrain, AS akan mempresentasikan 179 proyek infrastruktur dan bisnis. Washington menyiapkan dana sebesar 50 miliar dolar AS, di mana separuhnya akan dialokasikan ke wilayah Palestina dan Tepi Barat.
AS berencana membangun jalur transportasi untuk menghubungkan wilayah Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang terblokade. Harapannya proyek itu dapat membuka satu juta lapangan kerja baru bagi warga Palestina. Dengan demikian, angka kemiskinan di sana dapat berkurang.
Namun Palestina telah menyatakan akan menolak rencana ekonomi AS. Sebab di dalamnya AS sama sekali tak menyinggung atau membahas tentang hak politik Palestina.
Palestina menegaskan hanya akan menerima solusi atau inisiatif perdamaian yang memenuhi tuntutan politiknya, yakni menjadi negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.