REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menjatuhi sanksi Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan pejabat tinggi Iran lainnya pada Senin (24/6). Ia mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meningkatkan tekanan setelah Iran menjatuhkan drone, pesawat tak berawak AS.
Trump menandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi, yang menurut Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin akan menahan miliaran dolar aset Iran.
"(Sanksi) akan menolak Pemimpin Tertinggi dan kantor Pemimpin Tertinggi, dan mereka yang berafiliasi erat dengannya dan kantor, akses ke sumber daya keuangan utama dan dukungan," kata Trump.
Trump mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi itu sebagian merupakan tanggapan atas penembakan drone AS oleh Iran pada pekan lalu. Dia mengatakan, Khamenei pada akhirnya bertanggung jawab atas hal yang disebut Trump sebagai perilaku bermusuhan rezim di Timur Tengah.
Beberapa analis kebijakan menyatakan sanksi sebelumnya membuat Iran merasa harus mengadopsi taktik yang lebih agresif, karena dampak krisis ekonominya. Pemerintahan Trump ingin memaksa Teheran untuk membuka pembicaraan tentang program nuklir dan misilnya, serta kegiatannya di kawasan itu.
Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi menyatakan Iran tidak akan menerima pembicaraan dengan AS saat berada di bawah ancaman sanksi. Keputusan AS disebut Ravanchi merupakan indikasi lain yang tidak menghormati hukum dan ketertiban internasional.
Dewan Keamanan PBB bertemu secara tertutup pada Senin atas permintaan AS. Wakil AS, Jonathan Cohen mengatakan, bukti menunjukkan Iran yang harus disalahkan atas serangan terhadap kapal tanker komersial di Teluk pada Mei dan Juni. Selain itu, ia mendesak dunia untuk memberitahukan Teheran tentang tindakan tidak dapat diterima.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, menanggapi sanksi dalam posting Twitter, bahwa politisi yang dekat dengan Trump membenci diplomasi, dan haus akan perang. Tahun lalu, Trump menarik AS dari perjanjian internasional 2015 yang membatasi Iran dari pembuatan bom nuklir. Setelah itu mereka meningkatkan sanksi pada ekonomi Iran.
Mnuchin mengatakan Zarif akan ditargetkan dengan sanksi AS pada akhir pekan ini. Sanksi terbaru ditujukan untuk menolak akses kepemimpinan Iran ke sumber daya keuangan, menghalangi mereka dari menggunakan sistem keuangan AS atau memiliki akses ke aset apa pun di AS.
"Siapa pun yang melakukan transaksi signifikan dengan orang-orang yang terkena sanksi ini dapat terkena sanksi sendiri," kata Gedung Putih.
Ketegangan memburuk pada Mei ketika Washington memerintahkan semua negara untuk menghentikan impor minyak Iran. "Kami menyerukan rezim untuk meninggalkan ambisi nuklirnya, mengubah perilaku destruktifnya, menghormati hak-hak rakyatnya, dan kembali dengan itikad baik ke meja perundingan," kata Trump dalam sebuah pernyataan.
Iran membantah mencari senjata nuklir. Mereka merujuk pada keputusan yang dikeluarkan pada awal 2000-an oleh Khamenei yang melarang pengembangan atau penggunaan senjata nuklir.
Departemen Keuangan AS menyatakan, sanksi juga dijatuhkan pada delapan komandan senior Angkatan Laut, Dirgantara, dan Pasukan Darat Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).
"Para komandan ini duduk di atas birokrasi yang mengawasi kegiatan regional IRGC yang berbahaya, termasuk program rudal balistik yang provokatif, gangguan dan sabotase kapal komersial di perairan internasional, dan keberadaannya yang tidak stabil di Suriah," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.
Trump mengatakan sanksi itu adalah tanggapan yang kuat dan proporsional terhadap tindakan Iran yang semakin provokatif. Iran mengatakan pada Senin serangan siber AS terhadap militernya telah gagal. Washington berusaha untuk mengumpulkan dukungan di Timur Tengah, dan Eropa untuk mengambil tindakan tegas pada Iran, musuh lama AS.
Sementara itu, Iran membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal tanker minyak di Teluk. Pada Senin, pemerintah AS mengatakan sedang membangun koalisi dengan sekutu untuk melindungi jalur pelayaran Teluk.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatkan, koalisi negara-negara sekutu akan memberikan kontribusi material dan finansial untuk program tersebut.
"Ini tentang pencegahan proaktif, karena Iran hanya ingin pergi keluar dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan mengatakan hei kita tidak melakukannya. Kami tahu apa yang telah mereka lakukan," kata pejabat itu kepada wartawan.
Sekretaris Negara AS Mike Pompeo berada di Timur Tengah untuk membahas Iran dengan para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirate Arab (UEA). "Kebebasan navigasi adalah yang terpenting," cicit Pompeo dari kota Jeddah Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
