Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

AS tidak Undang Pejabat Israel dalam Konferensi di Bahrain

Selasa 18 Jun 2019 10:51 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ani Nursalikah

Gedung Putih

Gedung Putih

Foto: AP
Konferensi bertujuan mendapatkan dukungan bagi rencana ekonomi Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih tidak akan mengundang pejabat pemerintah Israel ke konferensi di Bahrain pada akhir Juni 2019. Hal ini untuk menjaga agar tetap netral karena konferensi tersebut bertujuan mendapatkan dukungan bagi rencana ekonomi Palestina.

Pejabat senior pemerintah AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, perwakilan bisnis Palestina diperkirakan akan menghadiri konferensi yang digelar pada 25-26 Juni tersebut. Namun, pejabat pemerintah Palestina tidak hadir dalam konferensi tersebut. Oleh karena itu, Gedung Putih memutuskan tidak mengundang pejabat pemerintah Israel dalam konferensi.

“Kami mengundang pebisnis Israel dan pebisnis Palestina. Kami ingin membuatnya senetral mungkin," kata pejabat itu, Selasa (18/6).

Ketika konferensi Bahrain diumumkan pada bulan lalu, para pejabat AS secara pribadi menyarankan pemerintah Israel hadir. Hal ini akan menjadi kesempatan bagi Israel dan beberapa negara Teluk Arab tampil bersama di hadapan publik.

Pekan lalu, Gedung Putih mengumumkan Mesir dan Yordania setuju menghadiri konferensi tersebut. Bahkan, pejabat Israel kemungkinan juga akan hadir. Namun, tidak ada undangan resmi dari Gedung Putih kepada pejabat pemerintah Israel.

Utusan Timur Tengah AS Jason Greenblatt mengisyaratkan penundaan terhadap peluncuran rencana perdamaian Israel-Palestina. Awalnya, rencana perdamaian Israel-Palestina akan diluncurkan pada Juni 2019, namun diundur hingga November 2019.

"Kita ingin menunggu pemerintahan baru (Israel) terbentuk, kita harus menunggu hingga 6 November," ujar Greenblatt dalam wawancara dengan Jerusalem Post.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menunda peluncuran rencana perdamaian tersebut setelah pemilihan umum (pemilu) Israel pada 9 April lalu. Namun, pemilu yang dimenangi oleh PM Benjamin Netanyahu tersebut gagal membentuk pemerintahan sehingga diadakan pemilu ulang pada 17 September mendatang. Diperkirakan pemerintahan baru Israel akan terbentuk pada November.

"Bukan rahasia lagi bahwa pemilihan Israel telah menempatkan pemikiran baru di kepala kami," kata Greenblatt, dalam video wawancara New York Times yang dipublikasikan secara online.

Presiden Palestina Mohammed Abbas memboikot konferensi ekonomi di Bahrain, dan mendesak pemerintah Arab agar tidak hadir dalam acara tersebut. Abbas mengatakan, AS tidak lagi menjadi perantara yang jujur dalam pembicaraan damai.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA