Senin, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 Desember 2019

Senin, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 Desember 2019

Palestina tak Sepakat dengan Kebijakan Politik Trump

Rabu 26 Jun 2019 15:41 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah

Rakyat Palestina menggelar demonstrasi di perbatasan Israel dengan Jalur Gaza.

Rakyat Palestina menggelar demonstrasi di perbatasan Israel dengan Jalur Gaza.

Foto: AP
Kebijakan Trump dinilai hanya menguntungkan Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengatakan Palestina tidak sepakat dengan kebijakan politik yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurutnya, kebijakannya tidak menguntungkan bagi Palestina, melainkan hanya untuk Israel.

"Kami tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan politik Donald Trump. Israel adalah mitra yang sebenarnya dari proyek-proyek Perdamaian yang dicetuskan Donald Trump," kata Zuhair di Jakarta, Rabu (26/6).

Zuhair mengungkapkan, Trump tidak menjadi penengah dalam hal perdamaian sedikit pun. Padahal sudah ada dalam kesepakatan Internasional yang disetujui pada 1967 bahwa al-Quds atau Yerusalem merupakan Ibu Kota Palestina.

"Hal ini tidak dihiraukan Donald Trump. Kami juga menentang pemindahan Ibu Kota Tel Aviv ke Yerusalem Timur. Ini upaya yang sia-sia karena rakyat Palestina tidak akan menyetujuinya," kata dia.

AS juga merilis rencana perdamaian melalui konferensi ekonomi 'Peace for Prosperity' di Manama, Bahrain, Selasa (25/5). Zuhair pun mempertanyakan mengapa bantuan tersebut diberikan kepada Amerika dan Israel di Manama, Bahrain.

Menurut Zuhair, seharusnya bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada Palestina. Sebab, mereka yang akan menerima bantuan, dan akan mengelolanya sendiri.

"Ini menunjukkan usaha yang dilakukan Amerika dan Israel sudah sangat jelas memberikan tipu daya di Palestina. Nanti orang-orang Israel memasarkan proyek-proyek ini pada tetangga di Arab terhadap proyek yang mereka bangun tersebut," ujar Zuhair.

Rencana Perdamaian Timur Tengah atau Kesepakatan Abad ini, menurut Zuhair merupakan kesepakatan terburuk yang ada. Ini dimulai saat Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel, berlanjut dengan pemisahan orang Israel di tanah Palestina dan lainnya.

"Kita tahu Yerusalem adalah garis merah bagi orang-orang yang ingin menjajah. Kami akan terus bertahan dengan perjuangan kami, yang tidak memberikan Yerusalem diambil orang yang tidak berhak, sampai terwujud kemerdekaan," ucap Zuhair.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA