REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) mengatakan Korea Selatan (Korsel) harus berhenti mencoba menjadi penengah antara Pyongyang dan Washington. Kementerian Luar Negeri Korut juga meminta Amerika Serikat (AS) segera menyiapkan proposal yang dapat diterima semua pihak untuk mengakhiri kebuntuan negosiasi denuklirisasi.
Korut memberikan tenggat waktu sampai akhir Desember mendatang. Pernyataan ini menjadi ekspresi ketidakpuasan Pyongyang atas Seoul dan Washington karena diplomasi nuklir masih mengalami kebuntuan.
Namun, tampaknya baru-baru ini kebuntuan negosiasi denuklirisasi Semenanjung Korea mulai berhasil dipecahkan, terutama setelah Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un saling bertukar surat. Pada awal pekan ini, Presiden Korsel Moon Jae-in mengatakan pejabat pemerintahan AS dan Korut mulai menggelar 'pembicaraan dibalik layar' untuk merencanakan pertemuan ketiga Trump dan Kim.
Pada Kamis (27/6), Kepala Departemen Urusan AS Kementerian Luar Negeri Korut Kwon Jong-gun mengatakan hubungan Korut dengan AS 'tidak pernah melalui' Korsel. Kwon juga mengatakan seharusnya Korsel tidak perlu menjadi penghubung antara AS dan Korut.
Ia juga membantah pernyataan Moon dan pejabat Korsel lainnya yang mengatakan ada berbagai pertukaran dan pembicaraan tidak resmi antarkedua negara Korea. Pernyataan Korut ini dipublikasi dua hari sebelum Trump mengunjungi Korsel.
Belum ada pertemuan resmi yang diumumkan sejak pertemuan kedua antara Kim dan Trump pada Februari lalu di Hanoi, Vietnam. Pertemuan tersebut gagal karena Trump menolak permintaan Kim mencabut sanksi mereka. Kegagalan pertemuan kedua itu menjadi pukulan keras bagi Moon, pihak yang sepanjang 2018 menjadi penengah antara Korut dan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
