REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kepala urusan politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rosemary Dicarlo memperingatkan, keputusan AS untuk tidak memperpanjang keringanan sanksi terhadap implementasi dari kesepakatan nuklir Iran, dapat menghambat perjanjian itu sendiri.
Dicarlo mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, keputusan Trump tidak memperpanjang keringanan sanksi tersebut hanya akan membatalkan perjanjian nuklir Iran. "Tindakan ini bisa menghalangi kemampuan Iran dan negara-negara anggota lainnya untuk menerapkan ketentuan dari rencana itu," katanya dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (27/6).
Duta Besar PBB untuk Uni Eropa, Joao Vale de Almeid, menekankan dalam sambutannya di depan Dewan Keamanan bahwa saat ini tidak ada alternatif yang kredibel dan damai dari kesepakatan nuklir yang ada.
"UE bersama dengan mitra lain dari komunitas internasional akan terus bekerja tanpa henti untuk melestarikan JCPOA selama Iran mematuhi komitmennya," katanya.
Dicarlo menambahkan, Sekjen PBB Antonio Guterres mendorong Iran untuk terus melaksanakan semua komitmen terkait nuklirnya meski ada banyak tantangan yang dihadapi. Dia juga menyesalkan sejumlah tindakan pembalasan yang telah diambil Iran jika tidak menerima manfaat yang diharapkan di bawah Perjanjian 2015.
Presiden AS Donald Trump tidak memperbarui sanksi keringanan minyak untuk tujuh negara dan Taiwan yang berakhir pada awal Mei lalu. Dia memilih untuk mengakhiri keringanan sanksi tersebut. Namun, negara-negara Eropa mendesak Iran untuk tetap dalam perjanjian, dan menahan diri dari mengambil tindakan eskalasi.
Iran menerima miliaran dolar dalam bentuk bantuan ekonomi dari sanksi ekonomi sebagai imbalan atas penerimaan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan inspeksi program nuklirnya.
Tetapi, manfaat ekonomi yang telah diproduksinya telah menyusut di tengah dorongan pemerintahan Trump untuk membatalkan perjanjian dalam upaya untuk membawa Iran kembali ke meja perundingan untuk membahas tidak hanya program nuklirnya, tetapi kegiatan lain yang Washington anggap tidak stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika