Koalisi Adil dan Makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 resmi membubarkan diri. Kelima anggota koalisi dibebaskan memilih langkah politik selanjutnya.
Koalisi Adil dan Makmur bubar:
- Pasca kalah di MK, Prabowo membubarkan Koalisi Adil dan Makmur
- Koalisi Adil dan Makmur mengusung pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno
- Terdiri dari 5 parpol yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya
Sehari pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 mereka, Prabowo Subianto pada Jum'at (28/6/2019) siang langsung menggelar rapat internal bersama pimpinan partai politik dari Koalisi Adil dan Makmur.
Prabowo mengatakan karena putusan MK bersifat final dan mengikat maka sudah tidak ada langkah hukum lagi yang dapat ditempuh sehingga koalisi yang terdiri dari 5 partai politik pengusung pasangan capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno itu pun resmi dibubarkan.
"Koalisi yang mengusung pasangan presiden dan calon presiden di dalam pemilu presiden ini 17 April lalu tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur selesai," ungkap Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Berbicara kepada pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahmad Muzani mengatakan rapat internal ini juga turut membubarkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mulai hari ini.
"Begitu juga dengan BPN Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi selesai," katanya.
Muzani menambahkan pasca pembubaran koalisi ini, Prabowo Subianto juga mempersilakan partai politik pengusung yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya memilih langkah politik selanjutnya.
"Selanjutnya Pak Prabowo menyerahkan keputusan politik kepada pertimbangan partai masing-masing, tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikir yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain."
"Oleh karena itu beliau menghormati semua dan mempersilakan parpol untuk mengambil keputusan parpolnya masing-masing," tambahnya.
Koalisi vs oposisi
Ada dua opsi langkah politik yang akan ditempuh oleh partai politik anggota koalisi Adil dan Makmur pasca pembubaran ini. Bergabung dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf atau menjadi oposisi.
Namun demikian belum ada satupun dari kelima parpol anggota koalisi Adil dan Makmur yang mengaku telah mengambil keputusan kemana akan berlabuh.
Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional beberapa waktu belakangan kuat mensinyalkan gelagat akan merapat ke kubu Jokowi, sebaliknya 3 partai lainnya mensinyalkan akan memilih menjadi oposisi.
Partai Gerindra misalnya mengaku akan memfokuskan diri untuk berjuang menjadi oposisi di parlemen.
"Ya, ini sebagai perjuangan. Kami mulai mengarah pada kekuatan parlemen sebagai sarana kekuatan perjuangan. Dan kita mengatakan kepada masyarakat bahwa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan swasembada pangan harus terus diperjuangkan," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Ahmad Muzani menambahkan kekuatan Gerindra ditambah dengan kelompok lain yang sejalan akan bisa menguasai parlemen hingga 40 persen.
"Kita sudah hitung kaukus kita sekitar 40 persen dari total parlemen yang ada di Senayan, dan itu jumlah yang amat besar. Kurang dari 40 persen juga akan tetap jalan, karena yang akan kita suarakan adalah kebenaran," jelasnya.
Partai lain dari koalisi Adil dan Makmur yang sejauh ini condong pada opsi menjadi oposisi adalah Partai Keadilam Sejahtera (PKS) dan Partai Berkarya.
Namun demikian Presiden PKS, Sohibul Iman menegaskan partainya belum mengambil sikap.
"Namanya politik semuanya ada (kemungkinan) ya dalam politik," kata Sohibul usai mengikuti rapat internal di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Sementara itu Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan dirinya optimistis rekonsiliasi kubunya bersama pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.
"Saya kira pembicaraan awal sudah, tinggal menunggu kapan pertemuan formalnya. Tapi deal-deal atau komunikasi tidak langsung sudah," kata Ma'ruf Amin kepada pers di Ponpes An Nawawi Tanara, Serang, Banten, Jumat (28/6/2019).
KH Ma'ruf Amin mengatakan rekonsiliasi ini sangat penting untuk memuluskan agenda pembangunan ke depan. Pemerintahan yang akan dipimpin oleh Jokowi dan dirinya memerlukan dukungan penuh dari semua elemen bangsa.
"Tantangan kita berat kemudian potensi kita harus dikembangkan, karena itu harus bekerja bersama," ujarnya.
Ikuti berita-berita menarik lainnya dari situs ABC Indonesia disini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
