REPUBLIKA.CO.ID, TIRANA -- Albania mulai membuka tempat pemungutan suara untuk mengisi jabatan wali kota dan anggota parlemen kota. Pemilihan daerah ini digelar ditengah krisis politik karena oposisi memboikot pemilihan tersebut.

Sementara pemerintah yang dikuasai kelompok sosialis tetap bersikeras menggelarnya. Oposisi yang dipimpin Partai Demokratik yang moderat-kanan menuduh pemerintah melakukan korupsi yang berkaitan dengan kelompok kejahatan teroganisir dan menutut pemilihan umum yang bersih.

Presiden Albania Ilir Meta simpati dengan oposisi dan mendeklarasikan pemungutan suara dibatalkan. Tapi pemerintah yang berada dibawah Perdana Menteri Edi Rama menolak mematuhi keputusan tersebut.

Pemungutan suara akan menentukan pejabat di 61 distrik di seluruh Albania selama empat tahun kedepan. Rama menggunakan hak suaranya di Surrel, desa di dekat Tirana tempat ia tinggal.

"Hari ini menegaskan tidak ada yang bisa bermain-main dengan rakyat, dan siapa yang berani mengambil kedaultan dari rakyat akan menemui apa pun kecuali kejatuhan dan malu," kata Rama, Ahad (30/6).

Oposisi menggelar protes antipemerintah sejak pertengahan Februari lalu saat menyerahkan kursi mereka di parlemen. Mereka mengatakan krisis politik dapat berakhir jika Rama mengundurkan diri dan orang yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum dipenjara.

Kelompok penguasa menjadi satu-satunya kandidat di 35 dari 61 kursi yang diperebutkan. Sisanya diperebutkan kandidat dari kelompok moderat-kanan dan moderat-kiri. 

Pemungutan suara akan ditutup pada pukul 17.00 waktu setempat. Hasilnya tidak akan diumumkan sampai Senin (1/7).

Ratusan polisi berjaga di tempat pemungutan suara. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) mengatakan mereka mengerahkan 174 pemantau pemilu yang melaporkan hasil temuan mereka pada Senin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika