REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban akan bertemu pemerintah Afghanistan pada Ahad mendatang di Qatar. Pertemuan tersebut merupakan upaya baru untuk membuat kemajuan politik ketika Amerika Serikat (AS) mencari kesepakatan damai dengan Taliban dalam waktu tiga bulan.
Upaya internasional untuk membawa pihak Afghanistan dan Taliban ke meja perundingan, muncul ketika Taliban menewaskan 16 orang dalam serangan terbaru di ibu kota Afganistan, Kabul. Utusan perdamaian khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad telah melakukan perundingan damai tujuh kali dengan Taliban di Qatar. Tujuannya, satu, yakni mengakhiri perang Taliban melawan pemerintah Afghanistan yang telah berusia 18 tahun itu.
Taliban pun sebelumnya menolak untuk bernegosiasi dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Jerman, dalam dukungan internasional untuk pemerintah pasca-Taliban, dan Qatar mengatakan, bahwa mereka bersama-sama memperpanjang undangan untuk dialog di Doha pada Ahad dan Senin.
Sementara itu, perwakilan khusus Jerman untuk Afghanistan dan Pakistan Markus Potzel menilai, rakyat Afghanistan hanya akan berpartisipasi dalam kapasitas pribadi mereka, dan dengan kedudukan yang setara. Menurutnya, Afghanistan berdiri pada momen kritis di bawah peluang untuk kemajuan menuju perdamaian.
"Komponen penting dari setiap proses yang mengarah ke tujuan ini adalah keterlibatan langsung antara warga Afghanistan," katanya.
Kendati demikian, juru bicara Taliban bersikeras bahwa pihaknya tidak akan berbicara dengan pemerintah Kabul. "Kami akan memulai pembicaraan dengan pihak Afghanistan, tetapi kami tidak akan berbicara dengan pemerintah Kabul sebagai pemerintah," kata juru bicara Taliban, Suhail Shanhen di Qatar dikutip Aljazirah, Selasa.
Rencana pertemuan terjadi setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo melakukan kunjungan ke Kabul yang sebelumnya tidak diumumkan. Pompeo kemudian menyuarakan harapan untuk kesepakatan damai dengan Taliban sebelum 1 September.
Kerangka waktu yang ambisius tersebut akan memungkinkan kesepakatan sebelum Afghanistan mengadakan pemilihan umum pada September. Pemilihan umum Afghanistan kali ini, sangat dikhawatirkan para pejabat yang dapat menambah ketidakstabilan wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
