REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt membantah tuduhan bahwa dirinya mendukung aksi protes kekerasan di Hong Kong. Hal tersebut dia sampaikan setelah media Pemerintah China menyalahkan intervensi Barat dalam krisis yang sedang berlangsung di sana.

“Biarkan saya menjelaskan apa yang saya katakan. Saya mengatakan bahwa saya mengecam, dan kami sebagai Inggris, mengecam semua kekerasan dan bahwa orang yang mendukung demonstran pro-demokrasi akan sangat kecewa dengan adegan yang mereka lihat,” kata Hunt pada Kamis (4/7).

Menurut dia, aparat dan otoritas di Hong Kong seharusnya menangani akar penyebab protes, yakni rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang kini ditangguhkan. “Inti keprihatinan masyarakat adalah hal yang sangat berharga yang dimiliki Hong Kong, yaitu sistem peradilan yang independen,” ujarnya.

Ia pun meminta agar para demonstran tidak diperlakukan secara represif. “Inggris memandang situasi ini dengan sangat, sangat serius,” kata Hunt.

China diketahui telah mengirim keluhan diplomatik kepada Inggris atas komentar Hunt tentang krisis Hong Kong. Pernyataan Hunt yang disorot Beijing adalah tentang deklarasi bersama yang ditandatangani China dan Inggris pada 1997. Hunt diketahui telah memperingatkan China agar mematuhi deklarasi tersebut karena mengatur perihal prinsip “satu negara dua sistem” dan kebebasan dasar rakyat Hong Kong.

Pemerintah China menganggap Inggris tak lagi memiliki hak dan kewajiban atas Hong Kong yang merupakan bekas jajahannya. “Inggris tak memiliki tanggung jawab atas Hong Kong. Masalah-masalah Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri Cina. Tidak ada negara asing yang memiliki hak untuk ikut campur,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.

“Kami mendesak Inggris untuk mengetahui tempatnya dan berhenti mencampuri segala bentuk masalah Hong Kong serta berbuat lebih banyak untuk kemakmuran dan stabilitas daripada sebaliknya,” kata Geng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika