Awal Juli, di Bonn, Jerman, seorang biksu dan pakar Muslim dari Myanmar tampak duduk bersama mencari solusi untuk melawan hoaks, berita palsu dan ujaran kebencian. Di negara mereka sendiri, selama beberapa tahun, kebencian antar agama dan konflik memakan korban jiwa. Momen ini adalah bagian dari Program Agama dan Media yang diselenggarakan oleh Deutsche Welle Akademie, dari tanggal 1-5 Juli 2019 di Bonn dan Berlin, dan didukung oleh Kementerian Luar Negeri Jerman.
Kepala Departemen Agama dan Kebijakan Luar Negeri Jerman, Volker Berresheim mengatakan, Jerman ingin meningkatkan kerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama yang bekerja dengan isu-isu internasional, untuk membawa pesan perdamaian. "Khususnya, berkenaan dengan konflik, kami mencari solusi untuk perdamaian, memberikan kedamaian dalam situasi yang berbeda. Kami ingin bekerja sama dengan mereka dalam melakukan hal ini, di dunia sekarang ini, di mana peran tokoh agama dalam menangani media menjadi sangat penting. Jadi kami harap mereka juga mampu menggunakan media dengan lebih baik, terutama bagi orang-orang, yang memiliki mandat spiritual, dan memiliki ambisi untuk bekerja sesuai perannya untuk mencari solusi konflik,” ujar Berresheim.
Media sosial sebagai 'senjata'
Beberapa ahli spiritual dari Myanmar, juga menggunakan media sosial dalam menghadapi hoaks, berita palsu dan ujaran kebencian. Meera Lwin Mar Oo, yang berlatar belakang agama Hindu, anggota Agama untuk Perdamaian Myanmar dan perwakilan muda dari Jaringan Pemuda Antaragama Myanmar mengatakan, karena konflik di negaranya baru-baru ini banyak dipicu oleh media sosial, organisasinya menggunakan media sosial sebagai 'senjata' ampuh untuk menangani hate speech. "Facebook adalah salah satu alat media sosial terkuat di Myanmar. Orang-orang terpengaruh oleh FB. Kapan saja pengguna melihat sesuatu yang viral, mereka membagikannya dan menjadi populer. Jadi saya pikir, kampanye media di Facebook dengan pesan perdamaian bisa menjadi ide yang potensial dan perlu didistribusikan."
Peserta lain dari lokakarya ini, Thet Lwin Ibraheem, yang memiliki latar belakang Muslim dan bekerja untuk Sekolah Diplomatik Yangon sepakat dengan Mar Ooo bahwa media sosial menyebabkan banyak masalah dan disalahgunakan. Dia mengatakan, banyak orang di negaranya mengunggah dan memposting banyak informasi yang mengarah pada konflik. Pusat Islam di Myanmar mencoba membuktikan apakah postingan itu palsu atau salah. "Setelah itu kami membangun dialog antaragama di antara para pemimpin agama di Myanmar, jadi kami membangun jembatan sehingga mereka dapat saling memahami. Kami membangun juga kontra narasi untuk memberikan citra positif dari masing-masing agama."
Masih jadi tantangan
Di sisi lain, Ven Manita, sekretaris dua Yayasan Sekolah Dhamma di Myanmar, mengatakan tantangan dalam mengelola konflik dengan menggunakan kekuatan media sosial di negaranya masih mengalami banyak tantangan. Sensor masih dilakukan oleh militer. Dia mengatakan, pemerintah sipil berusaha menyelesaikan konflik, tetapi pemerintah militer masih memiliki kekuatan untuk menghalangi upaya mereka.
Di bawah keadaan ini, Yayasan Sekolah Dhamma mencoba menyelesaikan konflik melalui pendidikan, sehingga generasi muda diharapkan menyadari pentingnya toleransi sejak awal. "Kami mencoba memasukkan pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum mereka. Jika kita mengajari mereka pendidikan perdamaian, mereka dapat melihat bahwa setiap manusia adalah manusia, tidak ada lagi diskriminasi."
Mengemban tanggung jawab bersama
Dalam Lokakarya Agama dan Media yang diadakan oleh Deutsche Welle Akademie, para pakar itu membahas tentang apa tanggung jawab komunitas dan organisasi keagamaan dalam menyebarkan pesan perdamaian. Mereka juga belajar menggunakan media secara khusus untuk pekerjaan mereka dalam menyebarkan pesan perdamaian.
Tidak hanya dari Myanmar, Lokakarya Agama dan Media ini juga dihadiri oleh banyak perwakilan organisasi keagamaan dari Asia. Misalnya, Aleyamma Thomas, perempuan pertama yang terpilih sebagai wakil presiden Dewan Nasional Gereja-Gereja di India (NCCI), Amporn Mardden, seorang dosen Studi Budaya di Universitas Walailak, Thailand, Suphatmet Yunyasit, seorang dosen di Institut Hak Asasi Manusia dan Studi Perdamaian, Universitas Mahidol di Thailand, Jocelyn Hinojales Aquiatan, yang telah bekerja selama 20 tahun untuk hak-hak masyarakat adat dan minoritas di Mindanao, Filipina, Ronald Rone Samdder, seorang Katolik dan koordinator media di NCC Bangladesh, Zaleha Kamaruddin, pakar kesetaraan untuk hak keluarga dan lebih dari 30 tahun bekerja sebagai dosen di International Islamic University Malaysia, dan juga Hermen Privaraj Shrastri, sekretaris jenderal Dewan Gereja-gereja Malaysia (CCM).
Profesor Datuk Seri Zaleha Kamaruddin, dari International Islamic University Malaysia (IIUM) mengatakan, di negaranya, Malaysia, era globalisasi memicu ada gelombang perubahan. "Jika orang tidak puas dengan pemerintah, mereka pergi ke jalan, untuk protes. Ini terjadi sekarang pada generasi muda dan mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan pernyataan atau opini. Inilah mengapa ulama menggunakan ‘tabbayun' untuk menyaring berita apa pun. Mereka harus mempertimbangkannya, apakah itu 'fitnah', berita palsu, atau tidak? Apa pun yang generasi muda ingin melakukan sesuatu, mereka harus menjaga stabilitas. Kami berbicara dengan mereka tentang spiritualisme. Kami ingin mempertahankan harmonisasi dengan agama-agama lain.” Dalam program DW Akademie ini, ia membagikan pengalaman di Malaysia tersebut pada peserta lain.
Salah satu peserta dari Indonesia, pendiri Human Illumination dan pendukung Inisiatif Rukun, Ryza Fardiansyah mengatakan, Indonesia telah melewati situasi sulit selama pemilihan lokal terakhir dan pemilihan presiden dan pemilihan berikutnya pada tahun 2024. Orang-orang terpolarisasi berdasarkan identitas politik dan masalah agama, di mana media sosial telah digunakan untuk dogmatisasi. Menurutnya, banyak orang dengan mudah percaya berita palsu sebagai sesuatu yang 'nyata'. Bagi Ryza, ini adalah tantangan yang tidak mudah.
Menyebar nilai universal untuk perdamaian
Ryza menyebutkan, program Agama dan Media dari DW Akademie memberinya pengetahuan baru tentang bagaimana media sosial dapat digunakan dalam menyebarkan nilai-nilai universal dari masing-masing agama dan berperan dalam mencegah konflik sosial. ”Bagi saya sebagai delegasi dari Indonesia, program ini sangat bermanfaat, terutama tentang bagaimana fenomena media sosial belakangan ini menjadi media yang sangat efektif untuk mengubah perspektif masyarakat dan memiliki pengaruh besar pada kondisi sosial dan politik beberapa tahun terakhir di Indonesia.
Ryza pun menambahkan, faktanya, generasi muda Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial telah menjadikan sosial media sebagai saran informasi utama. "Sehingga menurut saya bagaimana cara pandang kita terhadap sosial media menentukan bagaimana sikap kita terhadap sosial media baik sebagai pengguna yang memproduksi konten atau sebagai pembaca. Lokakarya ini memberikan saya strategi bagaimana mengelola media sosial dengan baik sehingga sosial media bisa dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai pluralisme dan khususnya Pancasila sebagai ideologi dan cara hidup bangsa Indonesia.”
Program Agama dan Media, yang diselenggarakan oleh DW Akademie dan didukung oleh Kantor Luar Negeri Jerman ini juga terkait dengan pertemuan dunia kesepuluh "Agama untuk Perdamaian" di Lindau, Jerman. Dari tanggal 20 hingga 23 Agustus, 2019, kota di Jerman selatan itu akan menjadi tuan rumah pertemuan terpenting para wakil agama terkemuka di dunia tahun ini. Penyelenggara berharap 900 peserta dari 17 agama dan lebih dari 100 negara akan ikut serta dalam acara ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika