Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

20 Negara Minta PBB Selidiki Operasi Perang Narkoba Filipina

Jumat 05 Jul 2019 09:26 WIB

Red: Ani Nursalikah

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Foto: AP Photo/Ahn Young-joon
Filipina di bawah Presiden Duterte melancarkan operasi masif lawan narkoba.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Lebih dari 20 negara secara resmi menyerukan PBB menyelidi ribuan pembunuhan dalam perang narkoba Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Kamis (4/7). Islandia mengajukan rancangan resolusi yang didukung oleh sebagian besar negara-negara Eropa.

Resolusi tersebut mendesak pemerintah Filipina mencegah eksekusi di luar proses hukum. Hal ini juga menandai pertama kalinya Dewan Hak Asasi Manusia diminta untuk mengatasi krisis.

Pemerintah Duterte bersikeras lebih dari 5.000 tersangka pengedar narkoba yang terbunuh oleh polisi dalam operasi antinarkotika semuanya melakukan perlawanan. Tetapi, para aktivis mengatakan setidaknya 27 ribu orang terbunuh sejak Duterte terpilih pada 2016 dalam operasi penumpasan yang sama.

Seorang bocah berusia tiga tahun, Myka, disebut menjadi korban terbaru tembakan polisi akhir pekan lalu. Ellecer "Budit" Carlos dari kelompok yang berbasis di Manila iDefend mengatakan kepada Reuters 27 ribu adalah jumlah perkiraan konservatif.

"Dalam konteks konflik non-bersenjata, ini adalah kasus terburuk pembunuhan di luar proses hukum," katanya setelah mendesak dewan untuk bertindak.

Para anggota forum di Jenewa itu akan memberikan suara pada resolusi tersebut sebelum mengakhiri sesi tiga pekan pada 12 Juli. Filipina adalah di antara 47 anggota saat ini.

Carlos mengakui negara-negara Asia tidak mungkin memberikan suara mendukung resolusi itu. Seorang duta besar salah satu negara Asia, berbicara dengan syarat anonim, mengindikasikan negaranya tidak akan mendukung.

"Ada hal-hal yang lebih buruk terjadi di dunia," katanya.

Tetapi para aktivis mengatakan Dewan dan kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet harus menjelaskan situasi ini. Laila Matar dari Human Rights Watch mengatakan prioritas utama untuk sesi ini adalah situasi di Filipina.

"Mayat-mayat terus menumpuk di Manila dan daerah-daerah perkotaan lainnya, lagi-lagi dalam konteks perang terhadap narkoba yang kita lihat adalah perang melawan masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang merupakan korban terbesar," katanya.

Dia menambahkan, laporan polisi tentang penggerebekan narkoba tidak dapat diandalkan. Menurutnya, para petugas yang menegakkan 'perang narkoba' telah terbukti meletakkan senjata dan obat-obatan terlebih dulu untuk membenarkan pembunuhan.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA