REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengirim nota protes ke Jepang karena mengklaim Kepulauan Kuril Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Hal tersebut dicantumkan Jepang dalam materi yang disiapkan untuk KTT G20 di Osaka pekan lalu.

“Pada tanggal 2 Juli, seorang diplomat dari Kedutaan Besar Jepang di Rusia dikirimi catatan yang menyatakan protes tentang penggunaan bahan-bahan tersebut sehubungan dengan KTT G20 oleh pihak Jepang, termasuk yang multimedia, di mana Kepulauan Kuril Selatan ditandai sebagai wilayah Jepang,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakhrova pada Kamis (4/7), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

Moskow menilai apa yang dilakukan Jepang tak etis. Sebab ia menyalahgunakan fungsi kursi G20 untuk memajukan klaim teritorial yang tidak berdasar tersebut. Menurut Zakharova, tindakan tersebut bertentangan dengan niat Perdana Menteri Shinzo Abe.

Abe, kata Zakharova, telah berulang kali menyatakan untuk menahan diri dan tak mengambil langkah-langkah yang dapat merusak kedudukan politik pihak lain, termasuk yang secara negatif dapat mempengaruhi hubungan Rusia dan Jepang.

Jepang dan Rusia belum secara resmi berdamai pasca berakhirnya Perang Dunia II. Kedua negara hanya menandatangani Deklarasi Bersama pada 1956. Deklarasi itu menjadi simbol berakhirnya konfrontasi kedua negara dan pemulihan hubungan diplomatik. Dalam deklarasi tersebut, Jepang dan Rusia juga sepakat melanjutkan negosiasi perjanjian perdamaian serta membahas perihal sengketa teritorial.

Setelah Perang Dunia II, Kepulauan Kuril Selatan menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun Jepang menentang kepemilikan Iturup, Kunashir, Kepulauan Shikotan, dan Kepulauan Habomai. Berdasarkan Deklarasi Bersama yang disepekati pada 1956, Uni Soviet setuju untuk menyerahkan Kepulauan Shikotan dan Habomai. 

Namun pada 1960, Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan AS. Hal itu membuat Soviet membatalkan niatnya untuk menyerahkan Shikotan dan Habomai kepada Jepang. Saat itu, Soviet menyatakan hanya akan memberikan pulau-pulau tersebut kepada Jepang hanya ketika semua pasukan asing ditarik dari wilayahnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika