REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Pemerintah Iran menyatakan siap mengurangi komitmennya dalam kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Hal tersebut dipastikan dapat memperalot hubungan antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
Teheran mengatakan akan terus menangguhkan komitmennya dalam JCPOA setiap 60 hari. Hal itu hanya dapat dicegah jika para peserta JCPOA bertindak untuk melindungi Iran dari sanksi ekonomi yang diterapkan Washington.
Salah satu komitmen yang hendak ditinggalkan Iran adalah perihal pengayaan uranium. Di bawah JCPOA, Iran diketahui hanya diperkenankan memperkaya uranium sebesar 3,67 persen. Namun ia siap meningkatkannya menjadi lima persen.
Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi mengungkapkan akan melakukan pengayaan uranium berdasarkan kebutuhan. “Saat ini kami tidak perlu memperkaya uranium yang dibutuhkan untuk reaktor Teheran. Kami akan memperkaya uranium ke tingkat yang diperlukan untuk reaktor Bushehr,” ujarnya pada Ahad (7/7).
Sebelum JCPOA disahkan, Iran menghasilkan uranium yang diperkaya 20 persen untuk kebutuhan bahan bakar reaktor Teheran. Sementara tingkat pengayaan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr selatannya adalah lima persen.
Di bawah JCPOA, Iran hanya dapat memperkaya uranium menjadi bahan fisil 3,67 persen. Jumlah itu turun drastis dibandingkan sebelum JCPOA disepakati, yakni mencapai 20 persen.
Menyusul hal tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia dan Presiden Iran Hassan Rouhani telah sepakat untuk memulai kembali dialog tentang kesepakatan nuklir pada 15 Juli mendatang. Macron bertekad akan terus bicara dengan otoritas Iran dan pihak-pihak lain yang terlibat guna mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh masalah nuklir Teheran.
JCPOA disepakati pada Oktober 2015. Ia tercapai setelah melewati perundingan alot antara Iran dan Rusia, Cina, Prancis, AS, Inggris, plus Jerman. Tujuan dari JCPOA adalah memastikan bahwa penggunaan nuklir oleh Iran hanya untuk tujuan sipil dan damai. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi terhadap negara tersebut dicabut.
Namun JCPOA terguncang dan terancam bubar setelah AS memutuskan hengkang dari kesepakatan tersebut pada Mei tahun lalu. Presiden AS Donald Trump menilai JCPOA cacat karena tak mengatur tentang program rudal balistik Iran dan perannya dalam konflik di Timur Tengah.
Setelah mundur, AS pun kembali menerapkan sanksi kepada Iran. Terdapat beberapa sektor yang dibidik, antara lain energi, keuangan, dan industri otomotif Teheran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika