REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Diplomat Cina berulang kali memotong pembicaraan bintang pop dan aktivis Hong Kong, Denise Ho saat dia menuduh Beijing mencegah demokrasi dengan segala cara dalam pidatonya di PBB, pada Senin (8/7).
Ho mengatakan kepada Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Jenewa bahwa China telah mengingkari komitmen yang dibuat ketika mengambil alih Hong Kong pada 1997. Ia menggemakan keprihatinan jutaan warga Hongkong yang telah bergabung dalam protes massa dalam beberapa pekan terakhir.
"Deklarasi Wina menjamin demokrasi dan hak asasi manusia. Namun di Hong Kong, ini sedang diserang serius," kata Ho dalam pidato singkatnya kepada badan PBB, dilansir dari CNN, Selasa(9/7).
Delegasi Cina menyela pidato Ho dua kali dengan mengemukakan mosi prosedural. Pertama, ia menuduh Ho melanggar konstitusi PBB dengan merujuk Hong Kong sebagai negara daripada bagian dari Cina. Kemudian ia meminta agar Ho menggunakan kata-kata yang sesuai dengan aturan PBB.
Diplomat Cina juga menggunakan mosi kedua untuk menuduh Ho tidak berdasar dengan menyerang pengaturan satu negara, dua sistem, di mana kota itu diperintah. Ho mengakhiri pidatonya dengan meminta PBB mengadakan sesi mendesak untuk melindungi rakyat Hong Kong dan mengeluarkan Cina dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Warga Hong Kong telah melakukan protes dalam jumlah besar selama sebulan terakhir terhadap RUU ekstradisi. Menurut para kritikus, undang-undang itu akan membuat aktivis politik dan pebisnis berisiko diekstradisi ke daratan Cina. Pemerintah Hong Kong mengatakan RUU itu hanya menutup celah untuk memungkinkan tersangka penjahat diekstradisi ke wilayah-wilayah di mana ia tidak memiliki kesepakatan ekstradisi resmi, termasuk Taiwan, Makau, dan Cina daratan.
Setelah protes, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menangguhkan RUU tersebut. Dia tidak memberikan waktu untuk dimulainya kembali perdebatan tentang undang-undang tersebut tetapi dia mengindikasikan bahwa hal itu tidak akan dibahas pada tahun ini.
Peserta aksi demonstrasi menuntut RUU itu sepenuhnya ditarik. Mereka juga telah memperluas daftar tuntutannya, termasuk pengunduran diri Lam, dan hak pilih universal penuh untuk pemilihan pemimpin kota dan legislatif.
"Orang-orang Hong Kong sudah cukup dengan pemerintah Hong Kong yang tidak mendengarkan suara mereka," kata Ho dalam sebuah wawancara dengan TV Swiss setelah pidatonya.
"RUU ekstradisi ini hanyalah pemicu bagi semua frustrasi yang telah terjadi 10 hingga 15 tahun terakhir, di mana kami melihat semua kebebasan dan hak asasi manusia dilecehkan oleh pemerintah Hong Kong. Dan tentu saja, pemerintah Cina di belakangnya," ucap Ho.
Ikuti Whatsapp Channel Republika