REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengatakan, rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi sudah mati. Dalam konferensi pers pada Selasa (9/7), Lam mengatakan bahwa pekerjaan pemerintah terhadap RUU tersebut sudah gagal total.
"Masih ada keraguan tentang ketulusan pemerintah atau kekhawatiran apakah pemerintah akan memulai kembali proses di Dewan Legislatif. Jadi saya tegaskan di sini, tidak ada rencana seperti itu. RUU itu sudah mati," ujar Lam kepada wartawan seperti dilansir BBC.
Deklarasi Lam tampaknya merupakan kemenangan bagi penentang RUU tersebut. Revisi UU ekstradisi telah memicu krisis politik terbesar di Hong Kong. Para kritikus berpendapat, undang-undang itu akan merusak independensi peradilan di negara itu. Sebelumnya, Lam mengatakan RUU ekstradisi akan mati pada 2020 ketika masa legislatif saat ini berakhir.
Hong Kong merupakan bekas koloni Inggris yang akhirnya diserahkan kepada China pada 1997, di bawah formula "satu negara, dua sistem", di mana kebebasan tidak akan diperoleh di China daratan termasuk hak untuk protes dan peradilan yang independen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul kekhawatiran bahwa kebebasan Hong Kong secara perlahan telah dikendalikan oleh Beijing.
Dalam RUU ekstradisi, pelaku tindak pidana kejahatan akan diadili di China daratan. Hal itu memicu protes sebagian besar masyarakat Hong Kong, karena dapat mengancam aturan hukum di negara tersebut. Pengacara dan kelompok hak asasi mengatakan sistem peradilan China ditandai dengan penyiksaan, pengakuan paksa, dan penahanan sewenang-wenang.
Pada 1 Juli, para pengunjuk rasa memaksa masuk ke parlemen Hong Kong, setelah pengepungan selama berjam-jam. Mereka menyerukan agar RUU ekstradisi dicabut dan Lam mundur dari jabatannya. Bentrokan antara para pengunjuk rasa dan polisi tidak dapat dihindari.
Kemudian, pada 7 Juli lalu, ribuan warga Hong Kong melakukan aksi protes di daerah pariwisata yang banyak didatangai oleh turis dari China daratan. Mereka menyampaikan keprihatinan atas RUU ekstradisi tersebut kepada para turis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika