REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pejabat militer China Mayor Jenderal Chen Daoxiang dilaporkan telah menggelar pertemuan dengan wakil asisten utama menteri pertahanan Amerika Serikat (AS) untuk urusan keamanan Indo-Pasifik David Haley. Pada kesempatan itu, Chen meyakinkan Haley bahwa Tentara Pembebasan Rakyat tidak akan mengintervensi krisis Hong Kong.
"Mayor Jenderal Chen telah menjelaskan sejak awal bahwa Tentara Pembebasan Rakyat tidak akan melanggar prinsip lama campur tangan mereka dalam urusan Hong Kong," kata seorang sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, dikutip Reuters, Selasa (9/7).
Seorang pejabat pertahanan AS yang enggan dipublikasikan identitasnya mengonfirmasi pertemuan antara Chen dan Haley. Dia pun tak membantah tentang adanya pernyataan Chen yang menjamin bahwa pasukan militer China tidak mencampuri urusan Hong Kong.
"Mayor Jenderal Chen memang menyebutkan hal itu selama pembicaraan pekan lalu. Saya tidak bisa memberikan konteks lagi pada percakapan karena itu bersifat pribadi, antara kedua pemimpin," ujar pejabat pertahanan AS tersebut.
Seorang sumber yang memiliki hubungan dengan militer China mengatakan tidak ada rencana keterlibatan Tentara Pembebasan Rakyat terkait Hong Kong saat ini. "Ini masalah Hong Kong untuk diselesaikan oleh Pemerintah Hong Kong," kata dia.
Kementerian Pertahanan China belum memberikan komentar tentang pertemuan antara Chen dan Halvey. Tentara Pembebasan Rakyat telah hadir di Hong Kong sejak wilayah itu diserahkan Inggris kepada China pada 1997. Keberadaan mereka memicu kecemasan dan menimbulkan pertanyaan tentang peran apa yang akan diembannya.
Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa Hong Kong dapat meminta bantuan Tentara Pembebasan Rakyat untuk menjaga ketertiban umum. Namun mereka tak akan ikut campur dalam urusan lokal. Mereka harus mematuhi hukum setempat yang diatur oleh peradilan independen.
Tentara Pembebasan Rakyat masih menempati pangkalan yang sebelumnya digunakan Inggris di seluruh wilayah Hong Kong, termasuk beberapa situs utama di pulau tersebut dan di seberang pelabuhan di Kowloon.
Markas Tentara Pembebasan Rakyat yang dibangun Inggris mengapit kantor-kantor pemerintah Hong Kong dan badan legislatif, target utama protes baru-baru ini.
Hong Kong dilanda krisis sejak beberapa pekan lalu. Penyebabnya adalah rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi ke China daratan yang didorong oleh pemerintah untuk diratifikasi. Masyarakat Hong Kong memprotes RUU tersebut karena dinilai dapat mengancam independensi peradilan di sana.
Gelombang demonstrasi yang tak kunjung berakhir akhirnya menyebabkan pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam memutuskan menarik RUU tersebut. "RUU itu telah mati," katanya pada Selasa (9/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika