REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pemanfaatan energi angin untuk menggerakkan turbin penghasil listrik dapat berbahaya bagi ekosistem burung dan cacing. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kota Yekaterinburg, Rusia.
“Generasi (teknologi) bertenaga angin itu baik, tetapi apakah burung diperhitungkan dalam kasus ini? Berapa banyak burung yang menderita karenanya?” kata Putin, Selasa (9/7), seperti dilansir Reuters.
Rusia diketahui merupakan salah satu negara produsen bahan bakar fosil terkemuka di dunia. Akan tetapi, pemerintah setempat belum cukup memacu pengembangan sumber daya energi baru-terbarukan, semisal energi matahari dan tenaga angin.
Turbin pembangkit listrik dengan tenaga angin sangat jarang ditemukan di negara tersebut.
Sementara itu, perusahaan Enel Rusia menjanjikan anggaran sebesar 90 juta euro untuk membangun fasilitas pembangkit listrik 71 megawatt pada 2024. “Alat-alat itu (turbin angin) bergetar, menyebabkan cacing keluar dari tanah. Ini bukan lelucon,” ujar Putin.
Putin meyakini rakyatnya tidak akan suka hidup dengan barisan generator bertenaga angin atau lapisan panel surya.
Climate Change News melaporkan, pemerintah Rusia berencana mengajukan undang-undang untuk meratifikasi Perjanjian Iklim Paris pada September. Wakil Perdana Menteri Alexei Gordeev memerintahkan kementerian lingkungan hidup dan luar negeri mengajukan rancangan undang-undang itu ke parlemen paling lambat pada 1 September.
Negara yang menempati peringkat keempat sebagai pencemar di dunia tersebut adalah salah satu penandatangan Perjanjian Paris yang tidak meratifikasi perjanjian itu.
“Sekarang perlu … untuk meluncurkan proses ratifikasi sebelum KTT Aksi Iklim Dunia pada 23 September 2019,” demikian kutipan pernyataan tersebut.
Ratifikasi Perjanjian Paris (The Paris Agreement) dapat memberi Rusia peluang tambahan untuk berpartisipasi terhadap isu energi rendah karbon. Putin mengatakan, Rusia mengalami efek krisis iklim seiring dengan naiknya suhu permukaan Laut Arktik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika