REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN -- Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar meminta maaf kepada penyintas pelecahan seksual di sekolah. Permintaan maaf itu dilakukan setelah pengadilan memutuskan pemerintah salah menafsirkan keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa sehingga para penyintas tidak mendapatkan ganti rugi.
Kasus tersebut diputuskan berdasarkan 13 orang yang menolak kompensasi. Tapi ada 350 penyintas pelecehan seksual yang juga terkena dampak keputusan tersebut.
"Saya yakin pelecehan seksual kejahatan yang paling keji, terutama ketika korbannya anak-anak, (dampaknya) akan tetap tertanam selamanya, kepercayaan terkhianati, hidup hancur selamanya dan keluarga berantakan," kata Varadkar, seperti dilansir dari BBC, Rabu (10/7).
Atas nama pemerintah Varadkar meminta maaf kepada orang yang dilecehkan ketika mereka masih anak-anak atau di sekolah siang sebelum 1992. Ia juga mengatakan pemerintah minta maaf karena terlambat menyadari kewajiban untuk melindungi mereka.
Varadkar menambahkan skema ganti-rugi akan dibuka kembali agar para penyintas mendapatkan akses terhadap kompensasi. Conor O'Mahony dari Klinik Hukum Anak University College di Cork mengatakan permintaan maaf tidak ada artinya, "jika negara membuat pembedaan dalam memperlakukan orang yang dilecehkan secara seksual," kata O'Mahony kepada the Irish Times.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
