REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, negaranya menyita lebih dari 1 miliar ringgit dari rekening bank milik China Petroleum Pipeline Engineering (CPP). Penyitaan itu karena proyek pipa minyak tidak selesai. 

Penyitaan dilakukan setelah hampir satu tahun Malaysia menunda dua proyek pipa minyak yang bernilai 2,3 miliar dolar AS. Proyek tersebut dipimpin CPP, unit perusahaan energi Cina yakni China National Petroleum Corp.

"Saya mengerti uang itu untuk 80 persen pipa yang sudah dibayarkan, tapi pekerjaanya baru selesai 13 persen, jadi pemerintah berhak mengambil kembali uang tersebut, karena proyek itu dibatalkan," kata Mahathir, Selasa (16/7). 

Mahathir mengakui hal itu setelah Straits Times melaporkan Malaysia menyita uang CPP di HSBC Malaysia. HSBC menolak untuk mengomentari hal itu. 

CPP mengatakan, mereka mengerti Dewan Antikorupsi Malaysia memerintahkan dana tersebut ditransfer. Hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. 

"Saat ini CPP berbicara dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan penjelasan dan memahami dasar transfer tersebut, setelah kami mendapat informasi, CPP akan mengambil tindakan yang pantas dan diperlukan untuk melindungi haknya," kata perusahaan China itu melalui email. 

CPP memenangkan lelang proyek pipa minyak itu pada 2016. Lelang yang dibentuk mantan perdana menteri Najib Razak untuk membangun pipa minyak sepanjang 600 kilometer di pantai barat semenanjung Malaysia dan 663 kilometer di Sabah, Borneo. 

Ketika Mahathir mengalahkan Najib dalam pemilihan umum Juli tahun lalu ia menunda dua proyek itu. Mahathir berjanji untuk melakukan negosiasi ulang atau membatalkan apa yang ia sebut sebagai proyek 'tidak adil' dengan Cina. 

Hal itu membuat hubungan kedua negara merenggang. Pada tahun ini, Malaysia dan Cina sepakat untuk melanjutkan proyek kereta setelah ongkosnya dipangkas sampai 44 miliar ringgit. Mahathir mengatakan ia tidak khawatir dengan dampak buruk penyitaan uang perusahaan Cina tersebut.

"Saya tidak melihat mengapa Cina akan merasa tidak senang dengan ini karena kami tidak mengambil kembali uang yang sudah mereka lakukan," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika