REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan sisa anggota Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) menilai pelanggaran Iran tidak signifikan. Mereka juga tidak berniat untuk melanjutkan langkah ke mekanisme perselisihan yang tercantum dalam kesepakatan itu. 

Mogherini mengatakan Uni Eropa memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan krisis nuklir Iran. Ia mengatakan hal itu di penghujung pertemuannya dengan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa. 

"Untuk sampai saat ini, tidak ada satu pihak pun dalam kesepakatan yang mengisyaratkan niat mereka untuk memohon artikel ini (mekanisme hukuman atas pelanggaran kesepakatan)," kata Mogherini, dalam konferensi pers di Brussels, Selasa (16/7). 

Sebelumnya, Inggris mengatakan hanya ada 'jendela kecil' untuk menyelamatkan JCPOA. Sementara, Iran memperingatkan akan meningkatkan uranium yang diperkaya jika Uni Eropa tidak berbuat lebih banyak untuk tujuan kesepakatan tersebut.  

Krisis nuklir Iran bermula ketika Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik AS dari JCPOA. Kesepakatan di mana Iran setuju untuk menghentikan program nuklir mereka dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. 

Menteri-menteri Uni Eropa tidak menarik kesimpulan tentang tindakan apa yang akan diambil selanjutnya dalam konflik AS-Iran ini. Tapi menyatakan ketidakpatuhan Iran pada JCPOA tidak signifikan. 

"Artinya sampai saat ini tidak ada satu pun dari pihak yang berada dalam kesepakatan, dengan data yang kami miliki saat ini terutama dari (pengawas nuklir PBB) IAEA, yang menyatakan ketidakpatuhan Iran itu sebagai ketidakpatuhan yang signifikan," kata Mogherini.  

Hal itu dapat memicu amarah AS yang pekan lalu akan mengintensifkan sanksi terhadap Iran karena pelanggaran yang dilakukan Negeri Seribu Mullah tersebut. Pernyataan Uni Eropa memang mendapat protes langsung dari Israel yang menjadi musuh Iran di kawasan. 

Pada pekan lalu, inspektur IAEA mengkonfirmasi Iran telah mengkayakan uranium mereka sampai tingkat kemurnian 4,5 persen. Di atas 3,67 persen yang ditetapkan dalam JCPOA. Pelanggaran kedua setelah Teheran meningkatkan stok uranium yang diperkaya mereka. 

Iran mengatakan tingkat kemurniaan tersebut masih jauh di bawah 20 persen yang pernah mereka miliki sebelum JCPOA serta jauh dari 90 persen di mana uranium dapat menjadi senjata pemusnah massal. Uranium diperkaya tersebut untuk pembangkit tenaga listrik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika