REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei memastikan bahwa Iran akan terus mengurangi komitmennya terhadap perjanjian nuklir. Melalui situs web resmi Pemerintahan Iran, Khamenei juga menuduh negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman, yang selama ini menjadi mitranya, telah melanggar perjanjian dan tidak memenuhi kewajiban mereka.
"Menurut menteri luar negeri kami, Eropa membuat 11 komitmen, tapi tidak ada yang mereka patuhi. Kami mematuhi komitmen kami dan bahkan melampaui mereka. Sekarang kami sudah mulai mengurangi komitmen kami, mereka menentangnya. Bagaimana kurang ajar! Anda tidak mematuhi komitmen Anda! " kata Khamenei.
Sebelumnya, Khamenei juga mengatakan bahwa Iran akan terus menolak tekanan ekonomi dan politik AS. Iran juga telah membatalkan beberapa komitmennya di bawah kesepakatan nuklir dan mengancam akan membatalkan lebih banyak perjanjian jika tidak menerima bantuan atas sanksi yang dilimpahkan Amerika.
"Berdiri dan menolak tuntutan berlebihan musuh dan intimidasi adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya," kata Khamenei dilansir Aljazirah.
Kantor berita semi-resmi Iran, Fars melaporkan, cadangan uranium yang diperkaya negara itu kini telah melewati batas 300 kilogram (batas yang diizinkan berdasarkan kesepakatan nuklir). Badan pengawas nuklir AS, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memantau program nuklir Iran dan mengonfirmasi bahwa Iran telah melanggar batas tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberikan peringatan kepada Iran agar tidak melakukan langkah-langkah lebih lanjut yang dapat menghambat Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015. Prancis, Inggris, dan Jerman berupaya menyelamatkan kesepakatan itu sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mundur dari perjanjian pada tahun lalu dan menjatuhkan sanksi hukuman terhadap Iran.
"Kami meminta Iran untuk menunda kelebihan (peningkatan pengayaan uranium), dan menghindari semua tindakan tambahan yang akan mempertanyakan komitmen nuklirnya," ujar Macron dalam sebuah pernyataan, Selasa (2/7) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika