REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina dan perusahaan Cina mengancam akan memutuskan kerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat (AS) yang menjual senjata ke Taiwan. Hal ini ditegaskan Kementerian Luar Negeri Cina (Kemenlu) pada Senin (15/7), tetapi mereka tidak memerinci sanksi yang akan dijatuhkan kepada perusahaan AS tersebut.

"Pemerintah Cina dan aneka perusahaan Cina tidak akan bekerja sama atau melakukan kontak dagang lagi dengan perusahaan AS tersebut," ujar juru bicara Kemenlu Cina Geng Shuang, Senin. "Saya tidak bisa memerincinya saat ini. Namun, percayalah, rakyat Cina selalu bertindak sesuai dengan ucapannya."

Pekan lalu, Pentagon mengatakan, Kemenlu AS telah menyetujui penjualan senjata yang dipesan Taiwan. Pesanan tersebut antara lain 108 tank General Dynamics Corp M1A2T Abrams dan 250 rudal Stinger yang diproduksi Raytheon. Nilai kesepakatan pembelian senjata ini senilai 2,2 miliar dolar AS.

Jumat lalu, Cina sudah menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan AS yang menjual senjata ke Taiwan. Hal ini ditanggapi Kementerian Pertahanan Taiwan.

"Tentara nasional akan terus memperkuat pasukan pertahanannya, memastikan keamanan nasional, melindungi tanah air, dan memastikan bahwa buah dari kebebasan dan demokrasi tidak akan diganggu," demikian pernyataan mereka.

Pada Ahad, harian pemerintah, yaitu People's Daily, menerbitkan tulisan melalui Wechat yang berisi daftar perusahaan AS yang mungkin dapat terkena sanksi dari Cina. Termasuk dalam daftar itu antara lain Honeywell International Inc yang memproduksi mesin untuk tank Abrams serta Gulfstream Aerospace milik General Dynamics.

Cina adalah pasar penting bagi kedua perusahaan AS tersebut. Hingga berita ini ditulis, perusahaan tersebut belum memberikan komentar mereka.

Masalah terkait Taiwan ini semakin memperkeruh hubungan yang sudah tegang antara AS dan Cina akibat perang dagang. Ini juga bukan pertama kali bagi Cina mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan AS yang menjual senjata ke Taiwan. Cina pernah mengumumkan hal yang sama setidaknya dua kali, yaitu 2010 dan 2015. Namun, tidak jelas apakah ancaman sanksi tersebut benar-benar diterapkan.

Perusahaan pertahanan AS telah dilarang menjalin kesepakatan dengan Beijing sejak tragedi Tiananmen pada 1989. Taiwan memisahkan diri dari Cina dalam perang saudara pada 1949. Namun, Cina tetap menganggap Taiwan adalah bagian dari Cina.

AS mengakui Beijing sebagai Pemerintah Cina pada 1979. Sedangkan, AS dengan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Namun, undang-undang AS memungkinkan mereka membantu Taiwan dengan menyediakan perangkat pertahanan dan jasa untuk mempertahankan diri.

Cina juga sempat dibuat berang oleh AS karena mengizinkan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen untuk berkunjung ke AS di tengah perjalanannya menuju para sekutu Taiwan di Karibia. Ia juga dijadwalkan singgah kembali di AS pada akhir kunjungannya ke Karibia, pekan depan, sebelum pulang ke Taiwan. (reuters/ap) ed: yeyen rostiyani

Ikuti Whatsapp Channel Republika