REPUBLIKA.CO.ID, STRASBOURG -- Mantan menteri pertahanan Jerman Ursula von der Leyen terpilih menjadi Presiden Komisi Uni Eropa. Leyen akan menggantikan Jean Claude Juncker yang habis masa tugasnya. Ia menjadi perempuan pertama yang akan memimpin badan eksekutif persatuan negara-negara di Benua Biru tersebut sampai 2024.
Leyen terpilih lewat forum Parlemen Uni Eropa yang digelar di Strasbourg, Prancis, Selasa (16/7) waktu setempat. Saat pemungutan oleh anggota Parlemen Uni Eropa, Leyen sebetulnya berhadapan dengan pejawat Juncker, mantan perdana menteri Luksemberg. Leyen menang dengan selisih angka tipis dari Juncker dengan perolehan suara 383 berbanding 327 dari 747 anggota Parlemen Uni Eropa.
“Ini adalah tanggung jawab dan menjadi pekerjaan yang besar bagi saya. Dan saya harus memulainya dari sekarang. Mari kita bekerja sama untuk Eropa yang bersatu dan kuat,” kata Leyen dalam sambutan singkatnya setelah terpilih, seperti dikutip dari Aljazirah, Rabu (17/7).
Selanjutnya, Leyen akan mengambil sumpah jabatan barunya itu pada 1 November mendatang. Sekilas tentang Leyen, ia adalah salah satu politikus perempuan populer di Eropa.
Di Jerman, reputasinya diandalkan oleh Kanselir Jerman Angel Merkel yang juga politikus perempuan. Pada periode pertama kepemimpinan Merkel di Berlin, Leyen ditunjuk sebagai menteri perempuan dan kepemudaan. Di periode kedua Merkel, Leyen, pun sempat diposkan sebagai menteri sosial dan buruh.
Karier gemilang Leyen terjadi setelah Merkel kembali menyusun pemerintahannya dengan menempatkan ibu beranak tujuh itu di pos menteri pertahanan. Pos tersebut, selama Jerman berdiri, menjadi tempat paling mengerikan bagi para politikus dan birokrat pemerintah. Namun, Leyen melewati masa baktinya di pemerintahan dengan sejumlah perbaikan militer dan pertahanan Jerman.
Jabatan barunya sebagai Presiden Komisi Uni Eropa, diharapkan banyak membawa perubahan. Sebagai pemimpin eksekutif, Leyen dituntut dapat menuntaskan persoalan perubahan iklim dan imigran. BBC mengatakan, tentu saja sebagai perempuan, Leyen juga dituntut membuktikan janji kampanye tentang peningkatan terhadap hak-hak perempuan di Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika