REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk tindakan Israel di Yerusalem. Tel Aviv dinilai ingin mengubah status historis dan demografi atas kota suci tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (17/7), Komite Eksekutif OKI menekankan keprihatinan serius atas aktivitas Israel di Yerusalem. OKI terutama menyoroti tentang pembukaan terowongan peziarah Yahudi yang berada di bawah lingkungan Wadi Hilweh Silwan di Yerusalem Timur. Terowongan itu membentang hingga ke Tembok Barat.
OKI menilai hal itu merupakan upaya Israel untuk menodai realitas sejarah di Yerusalem. OKI turut mengecam kehadiran pejabat Amerika Serikat (AS) dalam acara peresmian terowongan peziarah Yahudi. Ia menyebut apa yang mereka lakukan mengabaikan sepenuhnya hukum internasional.
“Semua negara dunia, terutama AS, dan semua lembaga serta badan internasional, untuk mematuhi resoluasi legitimasi internasional tentang Al-Quds, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki pada 1967,” kata OKI, dilaporkan laman Anadolu Agency.
OKI pun menyerukan semua negara dunia agar tak mengambil langkah apa pun yang akan menyiratkan suatu bentuk pengakuan, terang-terangan atau implisit, dari aneksasi ilegal Israel terhadap Yerusalem. Mereka diharapkan tak memindahkan kantor misi diplomatiknya untuk Israel ke kota tersebut.
OKI meminta semua anggotanya memboikot negara-negara yang telah meresmikan misi diplomatiknya untuk Israel di Yerusalem. Ia juga meminta para anggotanya merespons permintaan Palestina untuk mengajukan proses di Pengadilan Internasional.
Pekan lalu, Israel telah meresmikan terowongan yang diberi nama “Jalur Peziarah”. Terowongan itu membentang antara lingkungan Wadi Hilweh Silwan ke Tembok Barat, tepat di luar kompleks Masjid al-Aqsha. Acara peresmian itu dihadiri Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel David Friedman dan utusan khusus AS untuk Timur Tengah Jason Greenbalt.
Israel mengklaim terowongan tersebut merupakan rute yang digunakan para peziarah Yahudi zaman dulu ke Kuil Kedua, yang lokasinya disebut-sebut berada di bawah Masjid al-Aqsha. Palestina telah mengecam proyek pengeboran tersebut dan menganggapnya sebagai upaya “Yudaisasi”Yerusalem.
Sementara itu, Pelapor khusus PBB untuk situasi di Palestina Michael Lynk mendesak komunitas internasional meminta pertanggung jawaban Israel atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Hal itu dia utarakan setelah berkunjung ke Yordania selama sepekan dan bertemu dengan sejumlah organisasi HAM Palestina dan Israel.
Dalam pernyataannya, dia mengaku menyayangkan keputusan Israel yang tak mengizinkannya masuk ke negaranya. Menurut dia hal itu bertentangan dengan kewajiban Israel sebagai anggota PBB.
“Sekarang adalah waktunya bagi komunitas internasional untuk meminta pertanggung jawaban Israel sepenuhnya atas tindakannya dan untuk menentukan apakah peran Israel sebagai kekuatan pendudukan telah melewati garis merah terang menjadi ilegal,” ujarnya, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (13/7).
“PBB telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa permukiman ilegal Israel, aneksasinya atas Yerusalem Timur adalah melanggar hukum dan pelanggaran HAM-nya terhadap warga Palestina melanggar perjanjian internasional,” kata Lynk menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
