Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Maduro Ingin Membuka Dialog dengan Pemimpin Oposisi

Ahad 07 Jul 2019 16:07 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro saat peringatan Angostura Discour Bicentennial di Ciudad Bolivar, Venezuela (15/2).

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro saat peringatan Angostura Discour Bicentennial di Ciudad Bolivar, Venezuela (15/2).

Foto: EPA
Maduro menegaskan kembali dukungannya untuk proses negosiasi

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyerukan agar ada dialog dengan pemimpin oposisi Juan Guaido untuk menyelesaikan krisis politik di negara tersebut. Berbicara di tengah peringatan hari kemerdekaan Venezuela, Maduro menegaskan kembali dukungannya untuk proses negosiasi yang dimediasi oleh Norwegia.

"Ada ruang bagi kita semua di Venezuela. Kita semua harus menyerahkan sesuatu untuk mencapai kesepakatan," ujar Maduro dalam pidatonya, Ahad (7/6).

Venezuela telah berada di dalam krisis politik sejak Januari, ketika Guaido meminta kepada konstitusi untuk menjadi presiden sementara. Maduro menyebut Guaido telah merampas kekuasaan. Sementara, Guaido telah mendapatkan pengakuan sebagai kepala negara yang sah oleh sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) dan sebagian besar negara di Amerika Selatan.

Namun, Maduro tetap mempertahankan posisinya sebagai presiden dan tetap mengendalikan fungsi negara, serta militer. Maduro menyebut Guaido sebagai boneka yang didukung AS untuk menggulingkan pemerintahannya dalam kudeta.

Secara terpisah, Guaido juga menggelar perayaan hari kemerdekaan Venezuela. Dia menyerukan kepada para pendukungnya untuk berkumpul di markas direktorat kontra intelijen militer.

"Tidak ada lagi eufemisme yang valid untuk menggambarkan rezim ini, selain kediktatoran. Pelanggaran sistematis hak asasi manusia, penindasan, penyiksaan itu jelas diidentifikasi dalam laporan (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," kata Guaido kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet menerbitkan laporan yang merinci dugaan eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pelanggaran hak lainnya oleh pasukan keamanan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Venezuela menyebut sumber-sumber PBB tidak memiliki objektivitas dalam membuat laporan tersebut. Para pemimpin oposisi sering berargumen bahwa pemerintah Maduro berupaya menggunakan dialog untuk mengalihkan perhatian dari pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA