Sunday, 24 Zulhijjah 1440 / 25 August 2019

Sunday, 24 Zulhijjah 1440 / 25 August 2019

Kapal Cina Dituding Langgar Wilayah Perairan Vietnam

Sabtu 20 Jul 2019 04:37 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani

Peta wilayah perairan Laut Cina Selatan yang diklaim Brunei, Cina, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Peta wilayah perairan Laut Cina Selatan yang diklaim Brunei, Cina, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Foto: Reuters
Selama beberapa hari terakhir, kapal survei Cina melanggar perairan Vietnam

REPUBLIKA.CO.ID, HANOI – Pemerintah Vietnam menuduh kapal-kapal Cina telah melanggar wilayah perairannya. Beijing pun didesak agar segera menghentikan kegiatan kapal-kapal itu dan menariknya dari perairan Vietnam.

“Selama beberapa hari terakhir, kapal survei Cina, Haiyang Dizhi 8, dan para pengawalnya melakukan kegiatan di wilayah selatan Laut Timur yang melanggar zona ekonomi eksklusif Vietnam dan landas kontinen,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang pada Jumat (19/7).

Dia menyerukan Cina segera menarik kapal-kapalnya dari wilayah perairannya. “Area ini sepenuhnya terletak di perairan Vietnam,” ujarnya.

Hang pun meminta masyarakat internasional bergabung dengan Vietnam dalam menjaga ketertiban, perdamaian, dan keamanan di Laut Cina Selatan. Sebab hal itu menjadi kepentingan bersama semua negara di kawasan.

 Pada Rabu lalu, Pemerintah Cina telah meminta Vietnam agar menghormati kedaulatannya atas Laut Cina Selatan. “Kami berharap pihak Vietnam dapat dengan sungguh-sungguh menghormati hak-hak kedaulatan serta yurisdiksi Cina atas perairan terkait, dan tidak mengambil langkah apa pun yang dapat memperumit masalah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang.

Cina diketahui terlibat perselisihan klaim atas Laut Cina Selatan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Beijing memang telah mengklaim hampir seluruh wilayah perairan tersebut sebagai teritorialnya. Namun klaim itu ditolak.

ASEAN dan Cina telah menyepakati pembicaraan tentang kode etik (COC) di Laut Cina Selatan. Beijing berharap pembicaraan itu dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun terhitung sejak 2018 lalu.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA