REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, ia akan mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan dalam berurusan dengan para pencari suaka dari Hong Kong. Saat ini Hong Kong diwarnai protes pro-demokrasi menentang rencana UU ekstradisi ke Cina.
Tsai membuat komentar setelah Radio Free Asia melaporkan bahwa belasan lebih pengunjuk rasa dari Hong Kong telah melarikan diri ke Taiwan.
Sebagai tanggapan, kementerian luar negeri Cina Jumat menuduh Taiwan menunjukkan kebajikan palsu. "Kami menyarankan beberapa orang di pulau itu untuk tidak berpura-pura berbelas kasih," kata juru bicara Kemenlu Cina, Geng Shuang pada konferensi pers singkat.
Adapun Taiwan tidak memiliki kebijakan pengungsi formal. Langkah apa pun perihal pencari suaka demonstran Hong Kong akan membuat marah Beijing.
Hong Kong meupakan bagian dari wilayah Cina yang diguncang protes besar-besaran terhadap RUU ekstradisi, yang akan memungkinkan penduduk diadili di Cina. Beijing juga mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, meskipun pulau yang diperintah secara demokratis itu berpisah dari daratan yang dikuasai Partai Komunis di tengah perang saudara pada 1949.
Tsai berbicara kepada wartawan selama kunjungan pekan ini ke Saint Lucia, negara kepulauan Karibia timur yang termasuk di antara sekutu Taiwan yang tersisa. Sementara Beijing telah menjauhkan diri dari sekutu Taiwan, dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, sebagai prasyarat untuk membangun hubungan dengan Cina.
Di samping itu, Jerman telah memberikan suaka tahun lalu kepada dua aktivis pro-demokrasi dari Hong Kong. Kontroversi RUU ekstradisi telah memberikan momentum baru bagi gerakan oposisi pro-demokrasi Hong Kong. Menurut perkiraan penggagas demonstrasi, dua aksi massa pada Juni lalu menarik lebih dari satu juta orang turun ke jalan.
Demonstran berkumpul di jalanan dekat kantor pemerintahan di Hong Kong, Jumat (21/6). Ratusan demonstran yang kebanyakan mahasiswa memblokir jalan menuntut pemimpin Hong Kong mundur.
Sebelumnya Cina menyalahkan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat (AS) dan mantan penguasa kolonial Hong Kong, Inggris, karena menawarkan bantuan terhadap pendemo.
Setelah adanya protes, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menangguhkan RUU tersebut. Meskipun dia tidak memberikan waktu untuk dimulainya kembali perdebatan tentang undang-undang tersebut, ia mengindikasikan bahwa hal itu tidak akan dibahas pada tahun ini.
Sementara, pihak demonstran ingin melihat RUU itu sepenuhnya ditarik. Massa bahkan memperluas daftar tuntutannya, termasuk pengunduran diri Lam, dan hak pilih universal penuh untuk pemilihan pemimpin kota dan legislatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
