REPUBLIKA.CO.ID, JANEWA -- Inggris mengumumkan rencana untuk mengembangkan dan mengerahkan 'misi perlindungan maritim' yang akan dipimpin oleh Eropa. Misi tersebut akan mengawal kapal-kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Dalam Rapat Parlemen Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt penyitaan yang dilakukan Iran sebagai 'tindakan perompakan yang dilakukan negara'.
Inggris bersitegang dengan Iran setelah Garda Revolusi Iran menyita kapal tanker berbendera Britania Raya pada Jumat (19/7) lalu. Menurut Iran, kapal tanker itu bertabrakan dengan kapal nelayan. Inggris yakin penyitaan itu sebagai tindak balasan karena Angkatan Laut Inggris menyita kapal tanker Iran yang menyalahi sanksi Uni Eropa ke Suriah di Gibraltar.
Menurut Hunt, harus ada koordinasi internasional untuk menanggapi penyitaan itu. Hunt mengumumkan beberapa detail berharga misi perlindungan yang ia usulkan. Tapi ia mengatakan sekutu-sekutu Eropa Inggris akan memainkan peranan besar dalam menjaga jalur pelayaran agar tetap terbuka.
Seperlima jalur perdagangan minyak dunia melewati selat sempit antara Iran dan Oman. Menteri luar negeri itu mengatakan Iran harus mengerti aksi mereka hanya akan membuat semakin banyak militer negara-negara Barat menjajakan kaki mereka di kawasan.
"Dengan berat hati kami kami mengumumkan peningkatan kehadiran internasional di Teluk, karena fokus diplomasi kami adalah menurunkan ketegangan dengan harapan perubahan semacam ini tidak perlu dilakukan," kata Hunt, Selasa (23/7).
Hunt menjaga jarak antara Inggris dengan sekutu terdekat mereka yakni AS. Washington telah melanggar kebijakan luar negeri mereka terkait Iran sejak Trump menarik Amerika Serikat (AS) dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Langkah yang menghantam keras perekonomian negara Timur Tengah itu.
Hunt mengatakan rencana misi Eropa tidak termasuk bagian dari kebijakan AS untuk meningkatan 'tekanan semaksimal mungking' terhadap Iran. Belum diketahui negara mana saja yang akan masuk ke dalam misi perlindungan itu. Hunt mengatakan sudah berkonsultasi dengan menteri-menteri luar negeri dari Oman, AS, Prancis, Jerman, Italia, Finlandia, Spanyol dan Denmark.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
