REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menghadapi pertanyaan dari oposisi di parlemen untuk pertama kalinya, pada Kamis (25/7). Dia ditantang oleh anggota partai oposisi Pheu Thai untuk tetap berpegang pada dokumen kebijakan setebal 66 halaman.
"Oke, saya akan membacakannya untuk anda, dan anda harus mengikutinya," ujar Pheu Thai.
Isi dari dokumen kebijakan tersebut antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan ganja untuk kebutuhan medis. Prioritas utama dalam dokumen kebijakan itu adalah melindungi monarki.
Prayuth mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014. Dia terpilih kembali menjadi perdana mentri setelah memenangkan pemilihan umum pada Maret lalu. Partai-partai oposisi menilai sistem pemilihan umum banyak menuai kecurangan dan hanya rekayasa penguasa untuk memastikan militer tetap memegang kekuasaan.
Sebagian besar menteri yang ditunjuk oleh Prayuth dalam kabinetnya merupakan mantan perwira militer. Sebagian besar merupakan anggota junta dalam pemerintahan sebelumnya.
Prayuth perlu membangun koalisi dengan 19 partai lainnya untuk meraih mayoritas kecil di majelis rendah parlemen. Sebelum memulai pertemuan dengan anggota parlemen, Prayuth mendapatkan pertanyaan dari wartawan apakah dia merasa gugup menghadapi parlemen. Prayuth dengan tegas mengatakan, "Tidak, saya sudah ada di sini selama lima tahun".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
