REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Presiden Tunisia, Beji Caid Essebsi, pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis di negara Afrika Utara meninggal dunia pada usia 92 tahun, Kamis (25/7) waktu setempat. Menurut kantor kepresidenan Tunisia, salah satu pemimpin tertua dunia itu meninggal di rumah sakit militer Tunis pada Kamis pagi.
Dia dirawat di rumah sakit karena penyakit parah pada akhir Juni, kemudian kembali ke perawatan intensif pada Kamis. Sebelumnya, Hafedh Caid Essebsi mengatakan, kondisi ayahnya tidak baik.
Dilansir Aljazirah, Essebsi memimpin sebagai presiden pada tahun 2011 setelah penguasa lama Zine El Abidine Ben Ali digulingkan. Kemudian Essebsi terpilih sebagai presiden tiga tahun kemudian. Ia menjadi kepala negara yang dipilih secara langsung pertama di negara itu setelah pemberontakan Arab Spring.
Sebagai perdana menteri, ia membantu merancang konstitusi demokratis baru yang menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, dan mempersiapkan Tunisia untuk pemilihan umum yang bebas.
Dia juga membuat kesepakatan pembagian kekuasaan bersejarah antara gerakan Nidaa Tounes dan partai Islam Ennahda yang membantu mendamaikan negara. Sebab bagian lain dari wilayah seperti Suriah, Yaman atau Libya berjuang dengan pergolakan dan kekerasan.
Meskipun Tunisia tetap menjadi pengecualian demokratis di wilayah yang bermasalah, para kritikus menuduh Essebsi berusaha memberikan penyerahan kepemimpinannya kepada putranya. Ia juga mengehendaki beberapa kebebasan pascarevolusi, dan gagal mendukung komisi kebenaran yang mencari keadilan bagi para korban pemerintahan otoriter.
Essebsi sebelum jatuh sakit juga telah mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan yang dijadwalkan untuk November. Menurutnya, pemimpin yang lebih muda harus memimpin negara.
Kendati demikian, wafatnya Essebsi menimbulkan kekhawatiran kekosongan kekuasaan di Tunisia menjelang pemilihan November. Konstitusi Tunisia, yang diadopsi pada 2014, memberikan dua langkah dalam kasus seperti itu.
Sementara, perdana menteri dapat mengambil alih tanggung jawab presiden untuk jangka waktu tidak lebih dari 60 hari. Jika terjadi kekosongan lebih panjang, pembicara parlemen ditugaskan dengan peran hingga 90 hari.
Dalam kedua kasus, keputusan harus diambil oleh pengadilan konstitusi setelah memvalidasi ketidakmampuan presiden, (dalam hal ini selama tiga pekan Essebsi dirawat di rumah sakit). Namun delapan tahun setelah Arab Spring, Tunisia belum membentuk pengadilan konstitusional.
Wakil direktur di Columbia Global Centers, Youssef Cherif mengatakan, juru bicara parlemen, Mohamed Ennaceur yang berusia 85 tahun kemungkinan akan mengambil alih negara. "Presiden sudah tidak sehat selama hampir sebulan sekarang, jadi selama beberapa minggu terakhir ada banyak diskusi di dalam koridor kepresidenan, parlemen, kantor perdana menteri untuk menemukan jalan tanpa memiliki pengadilan konstitusional," ujar Cherif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika