REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengumumkan penangguhan semua perjanjian yang ditandatangani dengan Israel, Jumat (26/9). Deklarasi tersebut datang setelah pertemuan darurat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyusul pembongkaran permukiman Palestina di Suh Baher oleh Israel.
Abbas menilai pembongkaran tersebut sebagai tindakan "pembersihan etnis". "Kami mengumumkan keputusan kepemimpinan untuk berhenti mengimplementasikan perjanjian yang ditandatangani dengan pihak Israel," kata Abbas pada pidato di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki seperti dilansir Aljazirah, Jumat (26/7).
Abbas mengatakan, komite Palestina akan dibentuk untuk melaksanakan keputusan. Meski, ia tidak merinci lebih lanjut bagaimana penerapannya.
"Kami tidak akan tunduk pada perintah dan memaksakan kepalsuan dengan paksa di Yerusalem dan di tempat lain," kata Abbas.
Abbas menilai langkah pembokaran oleh Israel dilakukan ketika pihak berwenang Israel mengabaikan semua perjanjian yang ditandatangani dengan otoritas Palestina. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal-hal mulai dari air hingga keamanan.
Sebelumnya, Abbas telah membuat pernyataan serupa (menghentikan perjanjian dengan Israel), tetapi tidak menerapkannya. Media lokal mengutip penasihat Abbas, Omar al-Ghoul mengatakan bahwa pernyataan presiden Palestina juga mencakup koordinasi keamanan.
Israel merobohkan rumah-rumah warga Palestina. Pada Senin lalu, buldoser disertai ratusan tentara Israel pindah ke lingkungan desa Wadi al-Hummus dan merobohkan beberapa bangunan.
Otoritas Israel mengklaim bahwa bangunan itu dibangun terlalu dekat dengan dinding pemisah tanpa izin. Meski demikian Palestina mengatakan mereka telah memperoleh lisensi yang diperlukan.
Palestina menuduh Israel menggunakan keamanan sebagai alasan untuk memaksa mereka keluar dari wilayah itu sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memperluas permukiman Yahudi. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki adalah ilegal berdasarkan hukum internasional.
"Tidak ada perdamaian, tidak ada keamanan dan tidak ada stabilitas di wilayah kami dan seluruh dunia tanpa rakyat Palestina kami mencapai hak penuh mereka," kata Abbas.
Abbas mengatakan, meskipun ia percaya pada perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi, rakyat Palestina tidak akan menerima kelanjutan status quo pendudukan Israel, atau apa yang disebut proses kesepakatan "kesepakatan abad ini" yang didukung Amerika Serikat (AS).
"Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan hidup berdampingan dengan pendudukan dan kami tidak akan berurusan dengan kesepakatan abad ini, atau tamparan abad ini atau kesepakatan memalukan, semua nama untuk satu gelar," kata Abbas.
"Palestina dan Yerusalem tidak untuk dijual dan ditawar. Mereka bukan kesepakatan real estate di perusahaan real estate," ujarnya.
Dalam deklarasi, Abbas juga menegaskan sudah waktunya untuk mengimplementasikan perjanjian Kairo 2017 yang ditengahi oleh Mesir. Perjanjian itu mengacu pada kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani antara partai politik Palestina Hamas dan Fatah.
Sementara, Hamas mengeluarkan pernyataan pada Jumat. Pihak Hamas mendukung keputusan Abbas untuk menunda semua perjanjian dengan Israel. Menurut Hamas, langkah Abbas adalah langkah yang diambil ke arah yang benar.
"Keputusan itu sejalan dengan persyaratan dari tahap yang sulit dari masalah Palestina, memperbaiki jalur yang salah yang telah mendistorsi jalur politik Palestina dan membawanya ke tahap yang sulit ini," kata pernyataan itu. "Orang-orang Palestina menantikan makna mendesak dari keputusan ini menjadi tindakan," ujarnya.
Hamas juga menyerukan pengumuman segera tentang pembentukan pemerintah persatuan nasional, penghentian koordinasi keamanan Israel-Palestina, dan pembebasan semua tahanan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
