Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Partai Buruh Pastikan Brexit dengan Kesepakatan

Ahad 28 Jul 2019 16:55 WIB

Rep: Lintar Satria Zulfikar/ Red: Nidia Zuraya

Bendera Uni Eropa dan bendera Inggris yang ditinggalkan demonstran pro-Brexit di Parliament Square di London, 29 Maret 2019.

Bendera Uni Eropa dan bendera Inggris yang ditinggalkan demonstran pro-Brexit di Parliament Square di London, 29 Maret 2019.

Foto: AP Photo/Matt Dunham
Parlemen Inggris menolak kesepakatan Brexit yang pernah disampaikan Theresa May

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebagai oposisi Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan partainya akan berusaha dengan segala cara demi mencegah Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru Borris Johnson mengisyarakat Brexit tanpa kesepakatan sebab ia menolak perjanjian Uni Eropa yang sudah disetujui sebelumnya.

"Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah keluar tanpa kesepakatan dan akan melakukan segalanya untuk menentang pemerintahan ini," kata Corbyn kepada Sky News, Ahad (28/7).

Johnson pesimistis Uni Eropa bersedia menggelar pembicaraan untuk menarik kembali kesepakatan yang sudah ditetapkan dengan PM sebelumnya Theresa May. Juru Bicara Johnson mengatakan, tidak ada jadwal pembicaraan dengan UE.

Jika pun ada sudah jelas Johnson ingin menarik kesepakatan May. Kesepakatan yang ditolak Parlemen Inggris sebanyak tiga kali.

Corbyn belum menegaskan akan mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintahan Johnson ke perlemaen. Ia mengatakan akan 'melihat situasinya' ketika perlemen kembali dari reses musim panas bulan September mendatang. 

Sebelumnya Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar memperingatkan, Brexit yang tanpa kesepakatan hanya akan membuat lebih banyak orang di Irlandia Utara mencari cara agar Irlandia yang bersatu. Menurutnya, orang-orang yang disebut sebagai nasionalis moderat atau Katolik moderat, yang kurang lebih senang dengan status quo, akan lebih senang melihat Irlandia yang bersatu.

"Dan akan terlihat semakin banyak kaum Protestan liberal dan anggota serikat liberal mulai mengajukan pertanyaan tentang di mana mereka merasa paling nyaman, apakah di Inggris nasionalis yang berbicara tentang berpotensi memperkenalkan kembali hukuman mati, atau sesuatu seperti itu, atau apakah itu bagian rumah Eropa dan bagian dari Irlandia?" kata Varadkar.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA